Infografis
- Komnas Perempuan mengingatkan pembangunan Indonesia menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang paling rentan terdampak.
- Dampak nyata pembangunan meliputi hilangnya air bersih, lahan produktif, dan pencemaran lingkungan yang dirasakan pertama oleh perempuan.
- Komnas Perempuan merumuskan 15 agenda perlindungan untuk perempuan adat periode 2025–2030 melalui advokasi bersama.
Pembangunan Juga Memicu Kekerasan dan Minim Partisipasi Perempuan
Triana mengungkapkan bahwa proyek-proyek pembangunan sering membawa dampak lanjutan berupa meningkatnya kekerasan berbasis gender di sekitar kawasan proyek.
Selain itu, perempuan kerap tidak dilibatkan dalam proses konsultasi secara substansial. Pelibatan yang terjadi sering hanya formalitas.
“Bisa jadi diajak, tapi hanya formalitas. Yang penting ada,” katanya.
Padahal, partisipasi publik—termasuk perempuan—merupakan syarat mutlak agar pembangunan sesuai kebutuhan warga.
Komnas Perempuan Siapkan Agenda Perlindungan 2025–2030
Sebagai langkah ke depan, Komnas Perempuan menetapkan 15 agenda perlindungan bagi perempuan adat untuk periode 2025–2030. Agenda ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan komunitas adat dan kelompok masyarakat sipil.
“Kami mencoba menjadikan agenda itu strategi advokasi bersama kelompok komunitas masyarakat adat,” pungkas Triana.
Reporter: Safelia Putri
Baca Juga: Peran Kepemimpinan Ketua Kelompok Mekaar dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi
