- Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak sigap tangani korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- Respons darurat harus mencakup evakuasi, SAR, distribusi logistik, serta pembukaan akses jalan nasional yang terputus.
- Pemerintah didorong mengubah pendekatan dari reaktif menjadi proaktif melalui prioritas mitigasi dan penegakan tata ruang.
Suara.com - Rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat memicu respons keras dari pimpinan parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk bergerak cepat (gercep) dan tidak membiarkan para korban menunggu dalam ketidakpastian.
Bencana yang telah menelan korban jiwa, memaksa puluhan ribu warga meninggalkan rumah, dan melumpuhkan akses jalan nasional ini menuntut operasi tanggap darurat yang luar biasa. Puan menekankan, setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa.
"Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi," kata Puan kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).
Ia menyoroti kebutuhan mendesak seperti distribusi logistik, pendirian posko layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Menurutnya, negara tidak boleh lamban dalam merespons situasi krisis.
"Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk," tegasnya.
Salah satu kendala terbesar di lapangan saat ini adalah terputusnya sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi. Kondisi ini tidak hanya mengisolasi warga, tetapi juga menghambat laju tim penyelamat dan distribusi bantuan.
Puan meminta pemerintah mengerahkan segala sumber daya untuk segera membuka akses vital tersebut.
"Karena pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis,” tuturnya.
Lebih dari sekadar penanganan pasca-bencana, Puan menilai bencana hidrometeorologi yang terus berulang ini adalah alarm keras bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan.
Baca Juga: Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
Ia menuntut adanya perubahan dari pola reaktif menjadi proaktif dengan memprioritaskan mitigasi.
Langkah-langkah seperti normalisasi sungai, penguatan tanggul, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di bagian hulu, hingga penegakan aturan tata ruang yang ketat harus menjadi fokus utama.
"Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang," ungkapnya.
Tidak hanya mendorong eksekutif, Puan juga memberikan instruksi tegas kepada jajarannya di legislatif. Seluruh anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) yang terdampak bencana diwajibkan untuk turun langsung ke lapangan.
Mereka diminta untuk tidak hanya memantau, tetapi juga aktif berkoordinasi dengan BPBD, TNI-Polri, dan relawan untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan.
"Wakil rakyat harus hadir bersama rakyatnya ketika situasi paling membutuhkan. Kehadiran langsung sangat penting untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan efektif dan tidak ada warga yang terlewatkan," katanya.
Puan memastikan DPR akan terus mengawal setiap langkah pemerintah, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana, untuk menjamin keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
"Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya."
