- Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, fokus pada percepatan distribusi bantuan bagi warga terdampak bencana banjir di Sumatera.
- Arif mendesak investigasi terhadap ribuan potongan kayu di Pantai Parkit Padang terkait indikasi kuat praktik penebangan liar.
- Ia meminta Presiden mengevaluasi kinerja Kemenhut untuk menindak tegas perusahaan atau pihak terlibat dalam *illegal logging* penyebab banjir.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman, angkat suara terkait rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa hari terakhir.
Arif menegaskan bahwa prioritas pemerintah dan para pemangku kepentingan saat ini memang harus tertuju pada percepatan distribusi bantuan bagi warga terdampak.
“Fokus utama Pemerintah dan stakeholder terkait saat ini harus fokus memberikan bantuan kepada warga terdampak,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Minggu, 30 November 2025.
Namun begitu, Legislator NasDem itu mengingatkan bahwa ada persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Dalam hal ini, tumpukan ribuan potongan kayu yang memenuhi Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat pascabanjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut, harus diinvestigasi lebih lanjut.
"Melihat banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir ini membuktikan adanya indikasi penebangan liar di daerah hulu sungai, harus ada ivestigasi,” tegas Arif.
Atas dasar itu, Arif mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah ada perusahaan pemegang HPH atau HTI di wilayah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan. Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang melakukan illegal logging.
“Apakah ada perusahaan yang memiliki HPh atau HTI di daerah tersebut yang beroperasi menyalahi aturan? Atau pelaku lain yang melakukan illegal logging?” kata Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I itu.
Menurutnya, pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menindaklanjuti temuan ribuan potongan kayu usai banjir bandang tersebut.
Baca Juga: Titiek Soeharto Turun ke Aceh: Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang
Ditegaskan Arif, tanpa penegakan hukum yang kuat, kejadian serupa akan terus berulang dan membahayakan keselamatan rakyat.
“Pemerintah atau Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kementarian kehutanan, mengusut tuntas dan menindak dengan tegas pelaku, baik perorangan atau korporasi jika terindikasi melakukan illegal logging yang menyebabkan banjir,” pungkasnya.
