Infografis
- Lima belas anggota DPRD NTB mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK terkait kasus dugaan gratifikasi.
- LPSK sedang memproses permohonan tersebut dengan melakukan asesmen mendalam sesuai prosedur yang berlaku.
- Keputusan akhir LPSK akan melibatkan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan melibatkan masukan publik.
Menariknya, LPSK juga akan melibatkan partisipasi publik dalam mengambil keputusan. Tomi menerangkan bahwa pihaknya akan meminta pendapat dari elemen masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para jurnalis yang selama ini aktif mengawal jalannya kasus korupsi tersebut.
Bagi LPSK, tujuan utama dari pemberian perlindungan ini bukan sekadar menjamin keselamatan fisik para saksi.
Lebih dari itu, LPSK berharap kesaksian mereka dapat menjadi kunci untuk membongkar skandal korupsi ini hingga ke akarnya, mengungkap aktor intelektual dan aliran dana haram tersebut.
"Artinya tidak berhenti pada kesaksiannya saja. Misalnya, membongkar siapa yang merencanakan, setor ke mana saja, atas perintah siapa. Itu target LPSK, membantu membongkar kasus. Yang paling penting adalah memberikan keterangan," katanya.
