Suara.com - Berlangsung di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, pada Selasa (2/12/2025), Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga gubernur sekaligus. Yaitu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI Komjen Pol (Purn) Dwiyono, MoU ini bertujuan menyamakan visi dan persepsi serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Khususnya di sektor penciptaan lapangan kerja berkualitas di luar negeri. Tujuannya menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ditegaskan oleh Menteri Mukhtarudin bahwa Kementerian P2MI kini menjadi leading sector penyerapan tenaga kerja ke luar negeri, sesuai arahan Presiden Prabowo.
"Ada dua arahan utama Bapak Presiden, pertama, perlindungan menyeluruh mulai sebelum berangkat, selama penempatan, hingga pulang kampung. Kedua, paradigma penempatan bergeser dari low skill ke middle dan high skill,” tandasnya.
Menteri Mukhtarudin menyatakan bahwa Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population.
"Saya kira ini peluang emas. Saat ini saja ada 350 ribu lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tapi penyerapan kita masih rendah karena faktor kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia berkualitas. Itu quick win pemerintah,” tegas Menteri Mukhtarudin.
Untuk mencapai target ini, KemenP2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan “Kelas Migran” yang akan dibuka di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dari 500 ribu target penempatan, 300 ribu kuota dialokasikan khusus lulusan SMK dan 200 ribu untuk masyarakat umum.
“Kami sudah MoU dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait link and match pelatihan dengan penempatan. Kami mohon dukungan pemerintah daerah khusus di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, nanti kami profiling data calon pekerja migran sehingga urusan pekerja migran menjadi agenda kita bersama,” lanjut Menteri Muktarudin.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambut baik program ini sebagai solusi mengatasi pengangguran di daerah.
“Kami sangat mengapresiasi Bapak Menteri Mukhtarudin dan Presiden Prabowo. Program ini memberikan jalur resmi, aman, dan terlindungi bagi masyarakat kami yang ingin bekerja ke luar negeri. Dengan skill yang mumpuni, mereka bisa mengisi kekosongan tenaga kerja berkualitas di negara lain," sambut Sherly Tjoanda Laos.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa juga menyampaikan pandangan senada. Ia menilai bahwa program KemenP2MI sangat selaras dengan visi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Kami menyambut suka cita kerja sama ini. Beberapa hari lalu kami juga sudah resmikan Pos Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Maluku. Tidak ada cara lain bagi pemerintah daerah dan pusat selain berkolaborasi dan bersinergi,” jelas Hendrik Lewerissa.
Kemudian, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa dengan adanya Mou dengan KemenP2MI tadi, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran asal Bumi Anoa, agar siap untuk bekerja di luar negeri.
"Kami tentu akan siapkan pelatihan untuk menyiapkan keterampilan menguasai bahasa dan kompetensi calon pekerja migran di Sultra untuk siap di tempatkan di luar negeri," ungkap Andi Sumangerukka.
Usai penandatanganan MoU, keempat pimpinan menyatakan komitmen untuk segera merealisasikan program pelatihan vokasi, Kelas Migran, dan penempatan pekerja berkualitas tinggi dari Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat.
TERPOPULER
