Diakui BPS, Ternyata Pemukhtahiran Data Desil Sempat Eror

Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui masih menyempurnakan metode pemodelan Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menentukan peringkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Direktur Metodologi Statistik dan Data Sains Badan Pusat Statistik (BPS) Setia Pramana mengatakan, perbaikan yang dilakukan tidak hanya menyangkut pemutakhiran data masyarakat, tetapi juga peningkatan kualitas metode pemodelan PMT.

"Kami juga secara bersamaan juga meningkatkan kualitas dari metode pemodelan PMT tadi untuk bisa meningkatkan kualitas dari PMT tadi," ujar Setia usai diskusi publik mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Indonesia, Jumat (11/9/2026).

Langkah penyempurnaan tersebut menjadi penting karena metode PMT memiliki potensi menghasilkan kesalahan dalam menentukan kelompok sasaran.

Dalam penelitian mengenai pemeringkatan status sosial ekonomi rumah tangga yang sebelumnya dilakukan peneliti BPS dan Politeknik Statistika STIS, model PMT tercatat memiliki tingkat inclusion error dan exclusion error sekitar 0,29 atau 29 persen.

Inclusion error terjadi ketika rumah tangga yang seharusnya tidak masuk kelompok sasaran justru terpilih. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya masuk kelompok sasaran justru terlewat.

Namun, angka 29 persen tersebut bukan tingkat kesalahan DTSEN yang digunakan pemerintah saat ini. Angka itu merupakan hasil penelitian terhadap model PMT dalam pemeringkatan status sosial ekonomi rumah tangga.

BPS sendiri kini masih melakukan evaluasi terhadap metode tersebut agar sistem pemeringkatan masyarakat semakin akurat.

"Ketika kita buat model, itu dievaluasi. Selalu evaluasi, menerus itu, bukan berhenti kita selesai, selesai," ujar Setia.

Menurut dia, evaluasi dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari metodologi, kualitas data hingga kondisi yang ditemukan di lapangan.

BPS juga terus mencari pendekatan pemodelan yang dapat meningkatkan ketepatan sistem dalam menentukan peringkat kesejahteraan masyarakat.

"Evaluasi secara metodologis, secara kita menemukan atau mendapatkan metode yang lebih akurat gitu ke depannya, dan juga evaluasi secara nanti kondisi data," katanya.

Setia menambahkan, evaluasi juga dilakukan terhadap proses pemutakhiran data di lapangan.

"Bagaimana kita bisa melakukan perankingan dengan tepat, jauh lebih akurat daripada sebelumnya," ujarnya.

Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan menjelaskan, pemerintah menggunakan PMT karena tidak mungkin mengetahui secara langsung pendapatan dan pengeluaran seluruh penduduk Indonesia.