REGIONAL:
- Analis politik Boni Hargens mengkritik Komite Reformasi Polri berpotensi mengalami paralisis analisis tanpa aksi konkret.
- Stagnasi komite ini mengancam hilangnya kepercayaan publik terhadap progres reformasi kepolisian yang berjalan.
- Kurangnya transparansi berisiko menyebabkan penyusupan kepentingan politik serta melemahkan independensi institusi Polri.
Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens melayangkan kritik keras terhadap Komite Reformasi Polri yang dinilai berpotensi terjebak dalam paralysis of analysis atau paralisis analisis—yakni kondisi ketika proses kajian dan diskusi dilakukan secara berlarut-larut tanpa menghasilkan keputusan maupun aksi nyata.
Boni menegaskan bahwa gejala paralisis analisis dapat membawa dampak serius bagi agenda reformasi kepolisian yang saat ini telah berjalan progresif di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Komite Reformasi Polri menghadapi risiko serius terjebak dalam siklus analisis tidak berujung tanpa menghasilkan aksi konkret karena bekerja tidak cepat dan tidak transparan,” ujar Boni.
Menurut Boni, potensi stagnasi ini justru menghambat capaian-capaian reformasi yang telah dilakukan Polri.
Bila komite tidak bergerak cepat, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam memperbaiki institusi kepolisian.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menciptakan jurang semakin lebar antara publik dan institusi penegak hukum.
Padahal, kata dia, sinergi dan kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam menciptakan keamanan yang adil dan berkelanjutan.
“Masyarakat yang menanti perubahan nyata akan semakin kehilangan kepercayaan. Ini berbahaya karena kepercayaan publik adalah modal utama Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum,” jelasnya.
Boni juga menyoroti ancaman masuknya kepentingan politik dalam proses reformasi jika komite bekerja tanpa transparansi. Minimnya keterbukaan membuat agenda tersembunyi pihak tertentu mudah menyusup.
Ia bahkan menilai ada risiko kelompok politik tertentu memanfaatkan situasi untuk memengaruhi arah reformasi, termasuk mendorong pergantian pimpinan Polri demi agenda kekuasaan.
“Jika proses reformasi tidak terbuka, kelompok-kelompok berkepentingan bisa menyusupkan agenda mereka. Ini sangat berbahaya, termasuk risiko mengganti pimpinan Polri untuk tujuan politik,” tegasnya.
Menurutnya, apabila Polri sampai kehilangan independensinya, institusi tersebut bisa berubah dari penegak hukum yang netral menjadi alat politik.
Boni mengingatkan bahwa paralisis analisis dapat melemahkan legitimasi Polri. Jika kepolisian dibajak oleh kepentingan politik, reformasi yang tengah berjalan akan rusak dari akar.
“Independensi Polri adalah jaminan demokrasi. Ini harus dijaga agar tidak dibajak kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan Polri seharusnya berdasarkan merit dan kompetensi, bukan kalkulasi politik.
Boni menjelaskan bahwa reformasi Polri tidak cukup hanya mengubah struktur organisasi atau menggeser posisi pejabat. Reformasi sejati, kata dia, melibatkan transformasi budaya kerja di semua tingkatan, sebuah agenda yang menurutnya sudah dijalankan oleh Kapolri Listyo Sigit.
Transformasi tersebut harus berlandaskan tiga pilar utama kepolisian modern:
Profesionalisme: peningkatan kompetensi teknis, etos kerja berorientasi hasil, serta dedikasi dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Transparansi: keterbukaan terhadap pengawasan publik serta pelaksanaan proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Akuntabilitas: setiap keputusan harus jelas pertanggungjawabannya, disertai mekanisme sanksi tegas bagi pelanggar.
“Ketiga pilar ini adalah fondasi kepolisian demokratis. Inilah inti reformasi yang harus dijaga dan dijalankan,” pungkas Boni.
TERPOPULER
