- Mendagri Tito Karnavian mendorong pemda mengambil peran sentral dalam pengelolaan geopark demi kesejahteraan berkelanjutan masyarakat.
- Keberlanjutan geopark sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat setempat.
- Keterbatasan anggaran pemda menjadi tantangan; perlu skema dukungan pendanaan khusus dari pemerintah pusat.
Suara.com - Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil peran sentral dalam pengelolaan geopark mendapat dukungan kuat dari kalangan ahli.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan 'harta karun' geologi Indonesia tidak hanya menjadi status, tetapi juga membawa kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, menjadi salah satu yang menyambut baik arahan Mendagri Tito dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.
Menurutnya, secanggih apapun verifikasi dari pemerintah pusat, nasib sebuah geopark pada akhirnya ditentukan di daerah.
“Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (6/12/2025).
Dukungan ini mengamini pernyataan tegas Mendagri Tito Karnavian dalam forum "Indonesia’s Geopark Leader Forum".
Dalam acara tersebut, Tito menyoroti pentingnya para kepala daerah, terutama yang baru menjabat, untuk memahami secara utuh manfaat strategis dari sebuah geopark.
Bukan hanya soal bebatuan purba, tetapi juga warisan budaya, potensi ekonomi, hingga peningkatan taraf hidup warga melalui skema wisata berbasis konservasi.
Menurut Tito, pemahaman mendalam ini akan mendorong para pemimpin daerah untuk tidak pasif, melainkan mengambil inisiatif nyata dalam mengembangkan potensi wilayahnya.
“Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” ujar Tito (3/12/2025).
Komitmen Kepala Daerah Jadi Syarat Mutlak
Prasetyadi menggarisbawahi bahwa komitmen seorang kepala daerah adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar sebelum suatu kawasan diusulkan menjadi geopark.
Tanpa adanya kemauan politik yang kuat dari pemimpinnya, pengembangan geopark berisiko mandek di tengah jalan.
Komitmen tersebut, lanjutnya, harus bisa diukur dan dilihat secara nyata melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan geopark.
“Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” tegasnya.
TERPOPULER
