- DPR desak pemerintah pusat ambil alih pendanaan bencana di daerah.
- APBD daerah dinilai tidak mampu karena keterbatasan anggaran dan pemotongan dana.
- Bagi DPR, kecepatan penanganan lebih penting daripada penetapan status bencana nasional.
Suara.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak pemerintah pusat untuk mengambil inisiatif lebih besar dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah daerah. Desakan ini muncul setelah Komisi V menerima banyak laporan mengenai ketidakmampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menanggulangi dampak bencana secara mandiri.
Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).
"Kami mendapat informasi dari daerah bahwa keterbatasan biaya APBD sangat memengaruhi kekuatan mereka dalam menangani bencana ini," ujar Lasarus.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah saat ini sedang tertekan akibat pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus turun tangan untuk menutupi celah pendanaan tersebut.
"Mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani. Kami berharap pembiayaan bukanlah menjadi kendala utama," tegasnya.
Terkait polemik status bencana, Lasarus menyatakan DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah. Bagi DPR, yang terpenting adalah kecepatan penanganan di lapangan, bukan label statusnya.
"Silakan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa, yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat," katanya.
Menutup pernyataannya, Lasarus memberikan pesan tegas agar pemerintah tidak ragu mencari bantuan dari pihak mana pun jika sumber daya internal dirasa kurang. Prioritas utama negara adalah keselamatan dan kehadiran bagi warga terdampak.
"Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, tidak usah malu kita minta pertolongan. Masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara," pungkasnya.
Baca Juga: Pemulihan Jaringan Telekomunikasi di Sumatra Terus Dikebut, Kondisi di Aceh Paling Parah
