Eks Penyidik KPK: Korupsi dan Uang Pelicin di Sektor Lingkungan Picu Bencana di Sumatra

Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menduga adanya korupsi yang berdampak bagi lingkungan sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Salah satu praktik yang dia duga terjadi ialah korupsi dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam seperti penebangan kayu dan pertambangan yang menjadi akar kerusakan lingkungan secara sistematis.

“Modus suap untuk mengamankan izin, baik yang bersifat fiktif maupun yang diiringi pelanggaran tertentu, telah menyebabkan eksploitasi alam secara berlebihan dan tidak terkendali. Izin resmi yang dikeluarkan atas dasar suap dan transaksi gelap, bukan berdasarkan kajian lingkungan yang benar, pada hakikatnya adalah izin untuk menghancurkan,” kata Praswad dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).

Hal itu dinilai menggerus daya dukung lingkungan, menghancurkan hutan sebagai penahan air dan pencegah erosi, serta mencemari air dan tanah secara langsung.

Dengan begitu, lanjut dia, fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem dan penahan bencana punah, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan bencana ekologis lainnya. 

“Hal ini semakin menguatkan pondasi bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menimbulkan penderitaan rakyat sampai di titik terdalam. Segala upaya untuk menurunkan klasifikasi kejahatan korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa adalah sesat dan menyesatkan,” ujar Praswad.

Lebih lanjut, dia menyebut korupsi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan seringkali melibatkan jaringan yang luas, mulai dari pejabat daerah, penegak hukum, hingga pengusaha.

“Praktik ‘uang pelicin’ untuk melancarkan izin atau menghindari sanksi telah membuat aturan perlindungan lingkungan hanya menjadi formalitas di atas kertas,” tegas Praswad.

Kerusakan yang terjadi di Sumatra, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disebut sebagai bukti nyata dari kegagalan pengawasan dan penegakan hukum akibat terjadinya praktik korupsi. 

Untuk itu, Praswad menyebut momentum bencana alam ini harus dijadikan wake up call untuk mengevaluasi dan membersihkan seluruh proses perizinan dan pengawasan di sektor sumber daya alam.

Kemudian, Praswad juga menegaskan pemberantasan korupsi di sektor lingkungan hidup pada hakikatnya adalah aksi penyelamatan kemanusiaan. 

“Setiap rupiah yang diselewengkan dari anggaran perlindungan lingkungan atau diterima sebagai suap untuk mengabaikan aturan, berubah menjadi biaya yang harus dibayar mahal oleh masyarakat, yakni berupa nyawa yang melayang, keluarga yang kehilangan tempat tinggal, petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, serta kerusakan alam yang membutuhkan pemulihan bertahun-tahun,” tutur Praswad.

“Korupsi yang menggerogoti sektor lingkungan adalah kejahatan lintas generasi. Setiap kali kita membiarkan satu izin terbit karena suap, satu pengawasan dilupakan karena imbalan, sama saja kita menyetujui izin untuk bencana yang berulang, di mana rakyat kecil yang selalu menjadi korbannya,” tambah dia.

Praswad lantas menyampaikan duka cita untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra yang dipicu oleh kerusakan lingkungan.

“Semoga musibah ini menguatkan tekad bersama untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup,” tandas Praswad.