Akademisi UGM Kritik Keras Kebijakan Pangan Prabowo-Gibran: Hukum dan HAM Diabaikan

Suara.com - Konferensi Nasional Hak Atas Pangan dan Gizi 2025 yang diselenggarakan FIAN Indonesia pada Selasa (9/12/2025) diwarnai kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Herlambang P. Wiratraman, menilai kebijakan pangan nasional saat ini berjalan beriringan dengan pengabaian terhadap hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam konferensi bertema “Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Pangan di Indonesia dalam Kebijakan Pangan Pemerintahan Prabowo–Gibran”, Herlambang membedah kompleksitas tantangan yang kini dihadapi gerakan masyarakat sipil.

Ia menilai, berbagai proyek strategis pemerintah cenderung tetap berjalan meski menuai kritik luas. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari relasi kuasa yang memungkinkan segelintir pihak meraih keuntungan besar.

“Dia jalan terus, hukum tidak dipakai, konstitusi tidak dijalankan, hak asasi manusia dianggap tidak penting,” ujar Herlambang.

Dalam kondisi tersebut, Herlambang menegaskan tidak ada strategi tunggal untuk melakukan perlawanan. Namun ia menyerukan agar sisa-sisa kekuatan masyarakat sipil dilipatgandakan guna membangun kesadaran baru, terutama di kalangan anak muda yang masa depannya sedang dipertaruhkan.

Sebagai contoh, Herlambang menyinggung krisis ekologi yang terjadi di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai eksploitasi besar-besaran dan praktik deforestasi telah memicu bencana mematikan, namun tidak diiringi dengan penanganan yang serius dari negara.

“Bencananya mematikan dan tidak ada proses penanganan. Anggaran BNPB sangat kecil, seperempat dari tanggung jawab pemerintah yang seharusnya menjadikan ini bencana nasional,” tegasnya.

Ironisnya, di saat ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan rekonstruksi, narasi yang dibangun pemerintah justru berlawanan.

“Alih-alih bicara soal penyelamatan, yang terjadi justru membanggakan produk sawit. Ini pukulan telak yang harus dilawan balik,” tambahnya.

Poin krusial lain yang disoroti Herlambang adalah keterkaitan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meningkatnya represi terhadap masyarakat sipil. Ia menjelaskan, sentralisasi fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut berdampak pada kenaikan pajak daerah, yang kemudian memicu gelombang protes publik.

Protes tersebut, lanjutnya, terlihat dalam aksi-aksi di Pati serta unjuk rasa besar di Jakarta pada 28–30 Agustus lalu.

“Tidak ada makan siang gratis. Karena sentralisasi fiskal, pajak daerah dinaikkan, protes terjadi, dan menimbulkan banyak korban,” ujarnya.

Herlambang mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat 959 orang yang ditahan di kepolisian pasca-gelombang protes tersebut.

“MBG ada urusannya dengan 959 anak muda yang sedang ditahan. Bagaimana menjelaskan ini? Kita mengawal advokasinya, itulah refleksi bersama kita,” katanya.