- Lilin Nusantara menyatakan Polri berperan strategis dalam bencana Sumatera melalui integrasi pendekatan kemanusiaan, hukum lingkungan, dan tata kelola risiko.
- Keterlibatan Polri menyoroti kecepatan respons, koordinasi efektif antarlembaga, serta adaptasi fungsi melampaui penegakan hukum inti.
- Aktivitas ini juga mendorong perlunya penguatan penegakan hukum kejahatan lingkungan sebagai mitigasi bencana jangka panjang.
Dia menegaskan mengintegrasikan misi kemanusiaan dengan penegakan hukum lingkungan memerlukan reformasi struktural yang komprehensif di institusi Polri.
Menurut dia, hal tersebut bukan sekadar penambahan tugas, tetapi transformasi budaya institusional yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari keamanan nasional.
Karena itu, kata Uliatul, perlu penguatan kapasitas personel Polri dengan pelatihan khusus investigasi kejahatan lingkungan, penggunaan teknologi forensik ekologi, dan kerjasama dengan ahli lingkungan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
"Kedua, mekanisme pelaporan publik yang transparan tentang penanganan kasus kejahatan lingkungan, termasuk data penindakan, proses hukum, dan hasil vonis untuk mencegah impunitas. Terakhir, kolaborasi multi-pihak, seperti pembentukan task force gabungan dengan KPK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang efektif," pungkas Uliatul.
