Infografis
- Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dipanggil KPK pada Selasa (16/12/2025) terkait dugaan korupsi haji 2023-2024.
- Penyidik KPK akan mendalami keterangan Yaqut terkait diskresi pembagian kuota haji tambahan 20.000 jemaah.
- Pembagian kuota haji tambahan seharusnya 92 persen reguler dan 8 persen khusus, bukan 50:50.
Suara.com - Eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia dipanggil dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekira pukul 11.42 WIB. Dia hadir bersama sejumlah orang yang mendampingi.
Tak banyak pernyataan yang disampaikan Yaqut saat tiba di kantor lembaga antirasuah. Bahkan dia tampak bergegas memasuki lobi gedung.
“Mohon izin, ya, mohon izin, saya masuk dulu, izin ya,” kata Gus Yaqut seraya bergegas, Selasa (16/12/2025).
Di sisi lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mendalami beberapa informasi dari Yaqut untuk melengkapi keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya.
“Untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan, baik dari pemeriksaan sejumlah saksi maupun kegiatan-kegiatan penggeledahan yang juga sudah dilakukan di beberapa tempat,” ujar Budi.
Selain itu, penyidik juga akan mengonfirmasi sejumlah temuan yang didapatkan dari perjalanan ke Arab Saudi selama beberapa hari.
“Sehingga nanti juga kalau kita melihat konstruksi perkaranya, ini kan berangkat dari adanya penambahan kuota ibadah haji sejumlah 20.000 yang kemudian dilakukan diskresi, pembagiannya 50 persen untuk haji reguler dan 50 haji persen untuk khusus,” tandas Budi.
Baca Juga: Jejak Gus Yaqut di Skandal Kuota Haji, KPK Bongkar 'Permainan' Jatah Tambahan 20 Ribu
Sebelumnya, KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
Larangan ini diterbitkan KPK berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji.
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).
Selain Gus Yaqut, KPK juga melarang eks Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz dan Bos Perusahaan Travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) berpergian ke luar negeri.
Larangan ini diberlakukan lantaran KPK menilai keterangan tiga orang ini di perlukan dalam proses penyidikan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023, Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
