Infografis
- Mendagri Tito Karnavian memproses 125 ribu pakaian *reject* batal ekspor sebagai bantuan layak pakai bagi korban banjir Sumatera.
- Penyaluran menunggu koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemendag dan Bea Cukai, untuk percepatan pengiriman ke wilayah terdampak.
- Presiden menyetujui pembebasan PPN atas bantuan tersebut, menekankan pendistribusian harus segera diserahkan Kemendagri.
“Saya minta sekjen saya, Kemendagri, untuk rapat dengan tiga instansi ini,” ucapnya.
Tito berharap bantuan pakaian tersebut dapat segera dikirim ke wilayah terdampak bencana, termasuk Sumatera Barat.
“Supaya secepat mungkin dan segera kita akan kirim ke Aceh, ke Sumatera Barat,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi pengungsi di lapangan yang sangat membutuhkan pakaian. Tito mengaku telah beberapa kali turun langsung ke daerah terdampak.
“Saya ini sudah beberapa kali turun sama. Mereka itu di antaranya perlu baju,” ujarnya.
Ia menggambarkan ada pengungsi yang terpaksa keluar rumah dengan pakaian seadanya akibat bencana.
“Karena ada yang keluar dengan menggunakan apa? Keluar rumah nyelamatkan diri hanya dengan baju di badan,” kata Tito.
“Jadi nggak ganti-ganti baju, kasihan,” tambahnya.
Tito menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan melalui anggaran yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Pilu di Balik Bendera Putih Warga Aceh Terdampak Bencana
“Kemarin sudah dibantu oleh Pak Presiden. Tiap-tiap kabupaten dan kota Rp4 miliar,” ujarnya.
“Salah satunya adalah untuk membelikan pakaian dalam, pakaian luar pada pengungsi,” lanjut Tito.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapan menyalurkan 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatera. Usulan tersebut disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12).
Dalam forum tersebut, Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis. Ia menyebut dua perusahaan garmen di Kawasan Ekonomi Khusus telah menyatakan kesiapan menyalurkan masing-masing sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito dalam sidang kabinet.
Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bantuan pakaian gagal ekspor.
