REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian memproses 125 ribu pakaian *reject* batal ekspor sebagai bantuan layak pakai bagi korban banjir Sumatera.
- Penyaluran menunggu koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemendag dan Bea Cukai, untuk percepatan pengiriman ke wilayah terdampak.
- Presiden menyetujui pembebasan PPN atas bantuan tersebut, menekankan pendistribusian harus segera diserahkan Kemendagri.
“Saya minta sekjen saya, Kemendagri, untuk rapat dengan tiga instansi ini,” ucapnya.
Tito berharap bantuan pakaian tersebut dapat segera dikirim ke wilayah terdampak bencana, termasuk Sumatera Barat.
“Supaya secepat mungkin dan segera kita akan kirim ke Aceh, ke Sumatera Barat,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi pengungsi di lapangan yang sangat membutuhkan pakaian. Tito mengaku telah beberapa kali turun langsung ke daerah terdampak.
“Saya ini sudah beberapa kali turun sama. Mereka itu di antaranya perlu baju,” ujarnya.
Ia menggambarkan ada pengungsi yang terpaksa keluar rumah dengan pakaian seadanya akibat bencana.
“Karena ada yang keluar dengan menggunakan apa? Keluar rumah nyelamatkan diri hanya dengan baju di badan,” kata Tito.
“Jadi nggak ganti-ganti baju, kasihan,” tambahnya.
Tito menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan melalui anggaran yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah.
“Kemarin sudah dibantu oleh Pak Presiden. Tiap-tiap kabupaten dan kota Rp4 miliar,” ujarnya.
“Salah satunya adalah untuk membelikan pakaian dalam, pakaian luar pada pengungsi,” lanjut Tito.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapan menyalurkan 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatera. Usulan tersebut disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12).
Dalam forum tersebut, Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis. Ia menyebut dua perusahaan garmen di Kawasan Ekonomi Khusus telah menyatakan kesiapan menyalurkan masing-masing sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito dalam sidang kabinet.
Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bantuan pakaian gagal ekspor.
“Saya kira bagus itu,” ujar Prabowo.
“Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai agar harus diserahkan kepada instansi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” lanjutnya.
Selain bantuan pakaian, Tito juga melaporkan pemerintah telah menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, terdiri dari Rp60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu pengungsi, termasuk pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan perempuan, dan perlengkapan bayi.
Pemerintah juga mendorong solidaritas antardaerah. Hingga kini, bantuan dari daerah lain terpantau mencapai Rp46 miliar, baik berupa dana, tenaga medis, obat-obatan, makanan, maupun pakaian yang dikirim langsung ke wilayah terdampak parah seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
TERPOPULER