- Mendagri Tito Karnavian memproses 125 ribu pakaian *reject* batal ekspor sebagai bantuan layak pakai bagi korban banjir Sumatera.
- Penyaluran menunggu koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemendag dan Bea Cukai, untuk percepatan pengiriman ke wilayah terdampak.
- Presiden menyetujui pembebasan PPN atas bantuan tersebut, menekankan pendistribusian harus segera diserahkan Kemendagri.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah tengah memproses penyaluran sekitar 125 ribu potong pakaian reject batal ekspor untuk membantu korban bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan tersebut dinilai masih sangat layak digunakan dan dibutuhkan para pengungsi.
Tito mengatakan proses penyaluran pakaian tersebut saat ini masih menunggu koordinasi lintas kementerian agar dapat segera direalisasikan. Ia menyebut rapat bersama akan digelar untuk mempercepat pengiriman bantuan ke daerah terdampak.
“Sudah kita proses, nanti kita akan rapat bersama,” kata Tito di Kantor Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (16/12/2025).
Tito menjelaskan, inisiatif penyaluran pakaian tersebut berawal dari laporan pengusaha garmen yang memiliki stok pakaian baru gagal ekspor. Barang-barang tersebut dinilai masih layak, namun menumpuk di gudang dan berpotensi rusak.
“Saya kenal (pengusaha) menawarkan daripada numpuk di gudangnya jadi rusak,” ujar Tito.
Ia menegaskan pakaian yang akan disalurkan bukan barang bekas. Menurutnya, pakaian tersebut baru dan masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kemanusiaan.
“Padahal itu masih sangat layak sekali. Dan boleh diatur,” katanya.
“Itu syaratan saya. Bukan bekas. Ini barang baru,” lanjut Tito.
Ia menuturkan, pakaian-pakaian tersebut sebelumnya tidak bisa dikirim ke luar negeri karena tidak memenuhi standar tertentu di negara tujuan. Akibatnya, barang tertahan dan menumpuk.
“Cuma kan kalau mau dikirim ke mana, ke Amerika misalnya ya. Kan ada standar mereka. Salah sedikit aja, miring sedikit aja, nggak mau,” ujarnya.
“Istilahnya reject. Reject-nya numpuk,” tambah Tito.
Menurut Tito, terdapat aturan yang memungkinkan barang gagal ekspor dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Namun, penyaluran tetap harus melalui persetujuan kementerian terkait.
“Daripada numpuk, itu ada undang-undang mengatakan bahwa bisa digunakan untuk bencana,” katanya.
“Tapi harus mendapatkan persetujuan dari Kemendag dan Bea Cukai,” lanjut Tito.
Ia mengaku telah meminta Sekjen Kemendagri untuk segera menggelar rapat bersama Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai agar penyaluran bantuan bisa dipercepat.
TERPOPULER
