- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan gubernur serta 42 kepala daerah se-Papua di Jakarta pada 16 Desember 2025.
- Fokus pertemuan ini adalah memberikan arahan langsung untuk mengorkestrasi percepatan pembangunan dan menyelaraskan kebijakan Otsus Papua.
- Acara ini bertujuan mengimplementasikan Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) melalui dialog antara pusat dan pemimpin daerah.
Suara.com - Sebuah pemandangan tak biasa tersaji di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kekuatan pimpinan daerah dari Tanah Papua, mulai dari para gubernur hingga 42 bupati dan wali kota.
Pertemuan akbar ini mengisyaratkan adanya sebuah agenda besar dan langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah pusat untuk Bumi Cenderawasih Papua.
Fokus utamanya satu, memberikan arahan langsung untuk mengorkestrasi percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua, sebuah mandat yang digaungkan kuat sejak awal pemerintahan Prabowo.
Tak hanya para kepala daerah, orang-orang kunci di balik dana Otonomi Khusus (Otsus) juga turut dipanggil menghadap Presiden.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, yang juga merupakan figur sentral dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
“Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian K/L dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua," kata Ribka saat memberikan keterangan pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurut Ribka, pertemuan ini bukan sekadar rapat seremonial. Presiden Prabowo disebut ingin memberikan "pencerahan" secara langsung kepada para bupati dan gubernur yang menjadi ujung tombak pembangunan di lapangan.
Tujuannya, untuk memastikan tidak ada lagi miskomunikasi atau program yang berjalan sendiri-sendiri antara pusat dan daerah.
Lebih dari itu, Presiden Prabowo secara khusus membuka ruang dialog dua arah. Para pemimpin dari Papua diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan realitas di lapangan.
Momen ini diharapkan menjadi jembatan untuk menyelaraskan program dan kebijakan raksasa dari pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.
"Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak presiden dengan gubernur dan bupati menunggu perkembangan, tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan," jelas Ribka.
Langkah ini sejalan dengan cetak biru baru pembangunan Papua. Ribka menyebut bahwa Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru saja meluncurkan Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) yang akan menjadi pedoman hingga tahun 2026 dan seterusnya.
Pertemuan di Istana ini menjadi penegasan bahwa implementasi RIPP akan dikawal langsung oleh Presiden.
Sinyal keseriusan ini sebenarnya sudah disampaikan sehari sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang menginisiasi pertemuan ini untuk memberikan arahan taktis.
“Bapak Presiden akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” kata Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/12).
TERPOPULER
