Jangan ke MA, Mahfud MD Dorong Presiden Ambil Alih Pembatalan Perpol Jabatan Sipil Polri

Suara.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, melontarkan kritik tajam terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 10 Tahun 2025.

Mahfud menilai aturan yang memungkinkan anggota Polri menduduki jabatan sipil tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan menabrak substansi dan struktur perundang-undangan.

Menurut Mahfud, penempatan polisi di jabatan sipil atau ASN adalah masalah krusial yang wajib diatur oleh Undang-Undang (UU), bukan sekadar Perpol.

“Ini dapat kita katakan tidak boleh, karena menabrak substansi dan menabrak struktur, kenapa? Karena peraturan kepolisian Republik Indonesia ini materinya tuh jelas menurut UU ASN pasal 19 ayat 3 itu hanya bisa diatur di dalam UU tentang Polri,” ujar Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (16/12/2025).

Mahfud membedah persoalan ini dengan merujuk pada UU No 2/2002 tentang Polri. Meski ada celah dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 mengenai "jabatan yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian", Mahfud mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114 telah membatasi tafsir tersebut secara ketat.

“Seumpama dianggap mempunyai sangkut paut pun itu harus tetap diatur dengan Undang-Undang, satu. Tak bisa dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia, seumpama yang 17 itu dianggap punya sangkut paut, itu harus tetap dengan Undang-undang, seperti halnya Undang-Undang TNI,” ungkapnya.

Kuncinya, lanjut Mahfud, ada pada UU No. 20/2023 (UU ASN) Pasal 19 ayat 3. Frasa dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pengisian jabatan ASN oleh Polri harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Polri. Karena hierarki Perpol berada di bawah UU, maka Perpol tersebut dinilai cacat hukum.

Menyikapi aturan yang sudah terlanjur terbit ini, Mahfud menawarkan solusi taktis. Ia justru tidak menyarankan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) karena pesimistis akan berhasil.

Langkah terbaik menurutnya adalah executive review atau peninjauan kembali oleh eksekutif.

Langkah ini bisa dilakukan di dua tingkat: kementerian tidak perlu mengundangkan (mencabut pengundangan dalam berita negara), atau Presiden langsung mengambil alih (administrative brom).

“Executive review aja, kalau ke yudicial review susah, legeislatif review ini belum masuk ke DPR kan, kalau masuk ke Perpu nanti kan bisa jadi Undang-Undang, kalau mau tertib hukum, kalau enggak hancur-hancuran ya sudah besok akan terjadi lagi terhadap pemerintah lain dan pejabat lain. Jadi saya tidak menyarankan ke MA,” ucap Mahfud.

Sebagai penutup, Mahfud menyarankan langkah yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah menunda pelaksanaan aturan tersebut, atau Presiden menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk membatalkannya demi menjaga ketertiban hukum.

Reporter: Tsabita Aulia