- Anggota DPR Azis Subekti mendukung instruksi Presiden Prabowo membentuk Satgas percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera.
- Satgas harus berfungsi sebagai akselerator pemulihan terpadu, menghindari birokrasi lamban dan menarik-menarik kewenangan.
- Azis Subekti menyoroti bahwa inefisiensi waktu dan kelangkaan BBM menjadi kendala distribusi bantuan mendesak pascabencana.
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Azis menilai arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (15/12/2025) tersebut merupakan langkah konkret agar negara hadir lebih cepat dalam memulihkan situasi.
Sebagai seorang yang berlatar belakang teknik, Azis mengilustrasikan transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi selayaknya mekanisme kerja mesin kendaraan.
"Saya orang mesin. Maka saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi. Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama,” ujar Azis kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, bahwa pembentukan Satgas ini tidak boleh terjebak pada birokrasi lama yang lamban. Satgas harus berfungsi sebagai akselerator, bukan sekadar tambahan struktur pemerintahan.
"Satgas/badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekedar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” tegasnya.
Azis juga mengingatkan tantangan terbesar dalam penanganan pascabencana seringkali bukan hanya soal anggaran, melainkan efisiensi waktu. Ia meminta pemerintah menutup celah inefisiensi koordinasi yang kerap terjadi.
"Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur. Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja-sedikit kerja seolah-olah masalah beres,” jelasnya.
Untuk itu, Azis menyarankan lima poin utama dalam optimalisasi Satgas, yakni: satu pintu koordinasi lintas sektor, satu basis data kerusakan yang terbuka, target waktu yang jelas, dampak ke warga sebagai ukuran keberhasilan, serta prinsip build back better (membangun kembali lebih tangguh).
Selain menyoroti aspek manajerial, Azis juga memaparkan kondisi riil di lapangan yang membutuhkan eksekusi cepat dari Satgas.
Beberapa kebutuhan mendesak tersebut meliputi distribusi air bersih, logistik sembako, sanitasi portable, tenaga kesehatan, hingga pemulihan listrik dan telekomunikasi.
Ia secara khusus menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menghambat distribusi bantuan ke pelosok.
“Bahan bakar sangat dibutuhkan berkaitan untuk distribusi logistik dari pusat titik bantuan ke titik bantuan di pelosok, karena saat ini bahan bakar langka, bahkan kalaupun ada yang jual eceran di jalur provinsi harganya sudah mencapai 5 kali lipat dari harga normal, beberapa titik di sekitar Aceh misalnya membatasi pengisian BBM roda 4 hanya 200rb rupiah,” ungkapnya.
Azis mengajak semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk berani mengubah kebiasaan kerja demi pemulihan yang cepat.
“Kita dukung Presiden untuk melakukan kerja paling dibutuhkan saat ini: eksekusi yang rapi dan cepat,” pungkasnya.
TERPOPULER
