Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar

Suara.com - Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal berskala besar yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di sebuah Apartemen Sayana Kota Bekasi dan Apartemen Basura, Jakarta Timur.

Jaringan ini diketahui telah melayani 361 pasien sejak 2022 hingga 2025, dengan total keuntungan ditaksir mencapai Rp2,6 miliar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pengungkapan kasus ini dilakukan Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, sebagai bentuk komitmen penegakan hukum di bidang kesehatan.

“Ini menunjukkan komitmen kami dalam proses penegakan hukum yang transparan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelas Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Budi juga menegaskan, praktik aborsi ilegal merupakan perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan norma moral, etika, dan agama, serta sangat berbahaya dari sisi kesehatan.

“Aborsi ilegal tidak menjamin standar medis, kebersihan, dan sterilitas alat, sehingga berpotensi menimbulkan infeksi, gangguan kesehatan reproduksi, bahkan mengancam keselamatan jiwa perempuan,” ujarnya.

Modus Website Klinik Berizin

Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat pada November lalu terkait dugaan praktik aborsi ilegal di Apartemen Basura.

“Dari hasil penyelidikan, kegiatan ini dipasarkan melalui website dengan dua nama akun, yakni Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh,” ungkap Edy.

Melalui website tersebut, praktik aborsi ilegal dikemas seolah-olah sebagai layanan klinik resmi yang dikelola dokter spesialis kandungan.

Setelah calon pasien terhubung, komunikasi dilanjutkan melalui admin WhatsApp yang memberikan syarat, mulai dari pengiriman hasil USG hingga KTP.

“Setelah itu baru ditentukan janji lokasi, jam, dan titik penjemputan. Biaya bervariasi, mulai Rp5 juta sampai Rp8 juta,” jelasnya.

Ditangkap Saat Operasi Berlangsung

Polisi kemudian melakukan penyamaran dengan mengikuti alur pendaftaran hingga pengamatan di lokasi.

Pada November, petugas mendapati dua perempuan berada di lobi selatan apartemen, lalu dijemput mobil Daihatsu Xenia hitam dan dibawa ke area parkir.

Petugas membuntuti hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial LN yang berperan sebagai penjemput.

Dari situ, polisi menggerebek kamar apartemen lantai 28 dan menemukan empat perempuan, termasuk seorang dokter yang bertindak sebagai eksekutor aborsi.

“Di lokasi ditemukan sisa darah, kapas bekas, dan peralatan medis. Kami lakukan tes DNA dan hasilnya sesuai dengan salah satu pasien yang sedang menjalani aborsi,” beber Edy.

Pembagian Peran dan Keuntungan

Dalam praktik ini, setiap pelaku memiliki peran dan pembagian keuntungan. Dokter eksekutor berinisial NS misalnya, menerima bayaran sekitar Rp1,7 juta per tindakan.

Sedangkan asistennya memperoleh Rp1 juta, sementara penjemput pasien mendapat Rp200 ribu hingga Rp1 juta. Admin pengelola website dan data pasien meraup sekitar Rp2 juta per pasien.

“Dari hasil olah data di ponsel admin, ditemukan database sebanyak 361 nama pasien,” ujar Edy.

Meski demikian, polisi masih mendalami apakah seluruh nama dalam data tersebut benar telah menjalani aborsi ilegal.

“Kami akan memanggil satu per satu untuk memastikan,” katanya.

Tujuh Tersangka, Lima Ditahan

Total ada tujuh tersangka dalam kasus ini. Lima di antaranya selaku dokter gadungan hingga penjemput pasien telah ditahan dan menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari mobil operasional, alat vakum, obat-obatan, kapas berlumuran darah, hingga enam unit ponsel.

Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

“Kami akan terus menegakkan hukum terhadap praktik aborsi ilegal karena ini bukan solusi, melainkan ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan bangsa,” tegas Edy.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa di lingkungannya agar dapat segera ditindak secara hukum.