Suara.com - Pemerintah mulai membangun fondasi baru dalam penyediaan layanan publik berbasis gizi melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Bukan sekadar proyek konstruksi, SPPG dirancang sebagai infrastruktur layanan negara yang menstandarkan produksi makanan bergizi dalam skala besar, khususnya untuk mendukung kebutuhan anak sekolah secara berkelanjutan.
Pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan skema pengadaan terpusat. Langkah ini diambil mengingat terbatasnya sisa waktu tahun anggaran, sekaligus untuk memastikan kualitas bangunan dan spesifikasi teknis dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah.
Direktur Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya DJPS, Tanozisochi Lase menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan SPPG dibagi ke dalam beberapa paket berdasarkan sebaran lokasi. Pada tahap awal, pemerintah telah menyepakati dua paket fisik dan dua paket supervisi pembangunan.
Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Paket ini memiliki nilai kontrak sekitar Rp 639,23 miliar, dan pekerjaan supervisi dengan nilai kontrak Rp 7,31 miliar.
Sementara itu, Paket SPPG 2 meliputi 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pelaksanaan konstruksi tersebut memiliki nilai kontrak Rp 581,23 miliar, dan kontrak supervisi senilai Rp 6,31 miliar. Adapun paket pembangunan lainnya dijadwalkan akan menyusul pada tahap berikutnya.
Dari sisi teknis, DJPS menetapkan prototipe bangunan SPPG dengan standar dapur layanan publik yang ketat. Material bangunan dirancang aman terhadap bakteri dan jamur, area memasak dilengkapi lapisan tahan api, serta lantai menggunakan epoxy untuk menjaga higienitas. Setiap unit juga dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, serta perlengkapan pemadam kebakaran.
Pendekatan konstruksi modular diterapkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas. Dengan desain tersebut, SPPG diharapkan dapat beroperasi sebagai fasilitas dapur modern yang andal, efisien, dan mudah direplikasi di berbagai daerah dengan karakteristik berbeda.
Melalui pembangunan SPPG, DJPS tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi membangun standar baru layanan publik di bidang gizi. Infrastruktur ini menjadi dasar bagi negara untuk memastikan pelayanan makanan bergizi dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan setara di seluruh wilayah Indonesia. ***
Baca Juga: SPPG Dorong Transformasi Layanan Publik untuk Perkuat Akses Gizi Anak Sekolah
