Suara.com - Pemerintah terus mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Hingga tahap pelaksanaan saat ini, setiap unit SPPG dirancang untuk melayani ratusan hingga lebih dari 1.000 porsi makanan per hari, bergantung pada kebutuhan wilayah dan jumlah penerima manfaat. Pembangunan fasilitas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari penguatan infrastruktur sosial nasional.
SPPG dibangun sebagai dapur produksi terstandar dengan pendekatan industri pangan. Dalam satu fasilitas, terdapat pembagian ruang yang jelas mulai dari area penerimaan bahan baku, ruang penyimpanan dingin, dapur pengolahan, hingga area distribusi. Sistem alur satu arah diterapkan untuk memisahkan zona bersih dan kotor, sehingga proses produksi makanan dapat berjalan aman dan higienis. Setiap dapur dilengkapi sarana sanitasi, ventilasi khusus, serta instalasi pengolahan limbah untuk mendukung operasional harian.
Dari sisi konstruksi, DJPS menerapkan desain modular agar pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan SPPG dilakukan di berbagai karakter wilayah, termasuk daerah dengan keterbatasan akses logistik. Selain itu, keberadaan cold storage dan sistem rantai dingin menjadi komponen penting untuk menjaga kualitas bahan pangan sebelum diolah.
Keberadaan SPPG berperan penting dalam menjaga keseragaman kualitas layanan gizi antarwilayah. Tanpa fasilitas terstandar, kualitas makanan berpotensi berbeda antar daerah. Melalui pembangunan SPPG, pemerintah menghadirkan standar nasional yang sama dalam proses produksi makanan, baik untuk sekolah di kawasan perkotaan maupun wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Operasional SPPG juga memberikan dampak ekonomi di tingkat lokal. Fasilitas ini melibatkan tenaga pengelola dari masyarakat sekitar serta membuka peluang kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM sebagai penyedia bahan pangan. Skema tersebut menciptakan rantai pasok yang lebih pendek dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pergerakan ekonomi daerah.
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, penyediaan gizi melalui SPPG dipandang sebagai investasi jangka panjang. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang konsisten pada usia sekolah berkontribusi pada peningkatan konsentrasi belajar dan daya tahan fisik anak. Oleh karena itu, pembangunan SPPG tidak hanya mendukung program sosial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Melalui penyediaan infrastruktur SPPG yang terstandar dan merata, DJPS Kementerian PU memastikan bahwa layanan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai dapur produksi, tetapi juga sebagai simpul layanan publik yang menopang kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. ***
