Genap 20 tahun sejak penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, persoalan bendera daerah Aceh masih menyisakan polemik yang belum tuntas. Perbedaan sudut pandang antara aparat keamanan dan Komite Peralihan Aceh (KPA) terus mewarnai dinamika politik di daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut.
Secara legalitas, hak Aceh untuk memiliki identitas visual sebenarnya telah dijamin dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Nomor 11 Tahun 2006.
Dalam Pasal 246 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh berwenang menetapkan bendera daerah sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan wilayah tersebut.
Namun, undang-undang memberikan batasan tegas bahwa bendera tersebut bukanlah simbol kedaulatan dan tidak boleh diposisikan menandingi bendera nasional, Merah Putih.
Sebagai tindak lanjut dari amanat UU PA, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Regulasi daerah ini merinci ciri fisik bendera Aceh, yakni:
Latar belakang berwarna merah.
Simbol bulan bintang di bagian tengah.
Aksen garis hitam dan putih di sisi atas serta bawah.
Masalah muncul karena desain yang ditetapkan dalam qanun tersebut memiliki kemiripan identik dengan bendera yang digunakan oleh GAM di masa lalu.
Hal inilah yang menjadi titik krusial perdebatan, di mana pemerintah pusat menilai desain tersebut bertentangan dengan semangat integrasi nasional, sementara pihak daerah menganggapnya sebagai manifestasi sejarah dan identitas keistimewaan Aceh.
Hingga saat ini, status bendera tersebut masih berada dalam ruang negosiasi yang belum mencapai kesepakatan final
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
