RPI Optimistis Jenderal Sigit Wujudkan Transformasi Budaya Polri di Tahun 2026, Ini Alasannya

Suara.com - Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengalami perubahan mendasar yang signifikan sepanjang Tahun 2026.

RPI yakin Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mewujudkan transformasi budaya yang signifikan di tubuh Polri di Tahun 2026 dengan berkaca dengan kesuksesan Kapolri mengkawal pemerintahan Prabowo-Gibran di Tahun 2025.

"Kami yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal membawa perubahan mendasar signifikan di Polri sepanjang Tahun 2026. Optimisme ini bukan tanpa dasar. Era pemerintahan Prabowo-Gibran membawa angin segar bagi reformasi institusi penegak hukum, dengan Polri diposisikan sebagai tulang punggung penegakan demokrasi hukum," ujar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Fernando Emas mengungkapkan bahwa momentum ini merupakan peluang emas untuk mewujudkan transformasi budaya yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek operasional tetapi juga dalam membangun karakter dan integritas personel Polri.

Menurut dia, transformasi budaya Polri yang dicanangkan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman.

"Masyarakat Indonesia kini menuntut kepolisian yang tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga humanis, transparan, dan akuntabel dalam setiap tindakannya. Harapan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," jelas dia.

Sebagai lembaga think tank yang fokus pada analisis politik dan kebijakan publik, kata Fernando Emas, Rumah Politik Indonesia memberikan pandangan strategis bahwa keberhasilan transformasi Polri akan berdampak luas pada stabilitas nasional.

Polri yang terreformasi, kata dia, akan menjadi fondasi kuat bagi penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan terciptanya rasa aman di tengah masyarakat.

"Transformasi ini juga diharapkan dapat mengubah persepsi publik terhadap institusi kepolisian, dari sekadar penegak hukum menjadi mitra masyarakat dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat, peran Polri menjadi sangat strategis," tutur dia.

Lebih lanjut, Fernando Emas mengharapkan Polri mampu menjaga stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat bagi berjalannya roda pembangunan ekonomi dan sosial.

Stabilitas ini, kata dia, bukan hanya berarti tidak adanya konflik atau kerusuhan, tetapi juga terciptanya suasana aman dan nyaman bagi seluruh warga negara untuk beraktivitas, berusaha, dan mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut atau terancam.

"Transformasi Polri bukan hanya tentang perubahan struktur atau prosedur, tetapi tentang perubahan mendasar dalam cara kita memahami peran kepolisian dalam masyarakat demokratis, sebagai pelindung, pelayan, dan mitra masyarakat dalam membangun peradaban yang lebih baik," tegas Fernando Emas.

Dia juga mengaku optimistis Polri dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran diyakini dapat mendukung tata kelola hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Hal tersebut berarti Polri harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan, dan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam setiap proses penegakan hukum.

"Keberhasilan dalam hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang pada gilirannya akan memudahkan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat," pungkas Fernando Emas.