- Indonesia akan resmi memegang kepemimpinan Presiden Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1/2026) dalam sidang yang digelar di Jenewa, Swiss.
- Posisi ini memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia dan membuka peluang menyuarakan isu negara berkembang (Global South).
- Jabatan internasional ini menuntut Indonesia mempraktikkan standar HAM tertinggi serta mendorong reformasi perlindungan HAM di dalam negeri.
Momentum bersejarah ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pendekatan isu hak asasi manusia yang lebih solutif dan merangkul semua pihak, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memajukan pendekatan HAM yang inklusif, berimbang, dan berorientasi pada solusi, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” pungkasnya.
TERPOPULER
