Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran

Suara.com - Integrasi layanan transportasi publik Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Depok dan Bekasi menghadapi kendala serius: keterbatasan anggaran di pemerintah daerah (pemda) mitra. Akibatnya, pembangunan infrastruktur pendukung seperti halte bus menjadi terhambat.

Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Contoh Kasus Rute Sawangan-Lebak Bulus

Nirwono mencontohkan rute Transjabodetabek Sawangan-Lebak Bulus yang memiliki antusiasme penumpang sangat tinggi, mencapai 3.000 hingga 4.000 orang per hari. Namun, tingginya minat ini tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dari Pemkot Depok.

"Pemerintah DKI sudah meminta adanya fasilitas pendukung seperti halte yang resmi dan aman. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Depok tidak punya anggaran untuk menyediakannya," tutur Nirwono.

Menurutnya, masalah ketiadaan anggaran ini menjadi catatan serius bagi pengembangan transportasi pengumpan (feeder) di seluruh wilayah perbatasan Jakarta.

Dorong 'Creative Financing' sebagai Solusi

Menghadapi situasi ini, Nirwono mendorong agar pemerintah daerah penyangga tidak hanya terpaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyarankan adanya kreativitas dalam mencari sumber pendanaan.

"Di tengah keterbatasan anggaran ini, kami mendorong perlunya kreativitas dari pemerintah daerah untuk berpikir di luar APBD, yang disebut creative financing," jelasnya.

Ia khawatir, jika pemda penyangga tetap mengandalkan pola penganggaran konvensional, wajah integrasi transportasi publik di Jabodetabek akan jalan di tempat.

"Kalau semuanya masih berbasis APBD, bisa dipastikan tidak akan banyak perubahan," pungkasnya.