Kemenkes Minta Rp500 Miliar untuk Perbaikan Fasyankes dan Alat Medis Rusak Akibat Banjir Sumatra

Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk pemulihan ratusan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di tiga provinsi Sumatra yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemulihan difokuskan pada penggantian alat-alat medis yang rusak di 87 rumah sakit dan 867 puskesmas terdampak.

"Kami sudah mengajukan anggaran sekarang sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga. Karena sekarang kita sudah daftarkan, ambulans misalnya 204 unit, yang bisa diperbaiki berapa, (misalnya) cuma 120 unit, jadi mesti beli dong sisanya," kata Budi saat konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Kemenkes juga mengategorikan bangunan fasyankes yang rusak ringan hingga rusak parah untuk menentukan kebutuhan anggaran. Budi menyampaikan, saat ini masih ada tiga puskesmas yang belum beroperasi akibat rusak parah.

Anggaran terbesar juga diperkirakan untuk perbaikan dan penggantian alat medis yang rusak.

"Yang mahal-mahal nih, CT scan, MRI, itu mahal-mahal semua. Cath lab, itu juga bisa miliaran. Sekarang kita lagi kirim teknisinya untuk melihat mana saja yang rusak bisa diperbaiki, mana yang harus diganti. Kalau diganti, nanti pemerintah akan memasukkannya sebagai anggaran yang harus diganti," tutur Budi.

Dana juga dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Budi menyebutkan, nakes yang rumahnya rusak akibat banjir dan longsor akan diberi insentif sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, serta biaya pembangunan ulang bagi rumah rusak berat, ditambah Rp5 juta bantuan hidup dan Rp3 juta untuk furnitur.

Budi menyebut hingga kini anggaran penanganan yang telah digelontarkan mencapai lebih dari Rp50 miliar, terdiri dari dana gabungan bantuan Kemenkes, BNPB, dan donasi swasta.

"Anggarannya itu nanti sepemahaman saya akan dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran," pungkas Budi.