- Pandji Pragiwaksono kritik politik dan hukum Indonesia dalam lawakan 'Mens Rea'.
- Ia sindir budaya pilih pemimpin artis, politik gimmick, dan lemahnya oposisi.
- Pandji juga soroti fenomena "No Viral, No Justice" dalam penegakan hukum.
Suara.com - Pertunjukan komedi spesial Pandji Pragiwaksono, 'Mens Rea', kembali menjadi perbincangan hangat setelah tayang tanpa sensor di Netflix. Dikenal dengan gayanya yang brutal, Pandji mengangkat berbagai isu politik dan sosial sensitif di Indonesia.
Berikut adalah lima poin sindiran tajamnya yang menuai sorotan:
1. Kultur Politik Jawa Barat: Pilih Pemimpin Berdasarkan Popularitas
Pandji menyentil budaya politik di Jawa Barat yang dinilainya cenderung memilih pemimpin berdasarkan popularitas sebagai artis, bukan kapasitas. Ia mencontohkan Dedi Mulyadi (artis YouTube), Deddy Mizwar (film), hingga Dede Yusuf (TV), dan menyebut ketenaran tidak selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan.
2. Gimmick Mengalahkan Substansi
Pandji mengkritik merosotnya kualitas debat politik di Indonesia yang kini lebih menekankan pencitraan dan gimmick ketimbang gagasan. Ia menyinggung Presiden Jokowi terkait isu politik dinasti, Presiden Prabowo atas kontras citra "gemoy" dengan latar belakang militernya, serta menilai kinerja Wakil Presiden Gibran belum optimal.
3. Krisis Perumahan: Rumah Jadi Investasi, Bukan Kebutuhan
Menanggapi perdebatan antargenerasi soal sulitnya memiliki rumah, Pandji menyoroti praktik di mana rumah dan tanah dijadikan instrumen investasi oleh kelompok menengah ke atas. Hal ini menyebabkan harga melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh generasi muda. Ia mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga properti komersial.
4. Koalisi Gemuk Lemahkan Demokrasi
Baca Juga: Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
Pandji mengkritik kondisi politik pasca-Pilpres 2024, di mana hampir seluruh partai politik bergabung ke dalam pemerintahan. Menurutnya, minimnya oposisi telah melemahkan fungsi kontrol (check and balances) dan berisiko membuat pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang kuat.
5. Fenomena 'No Viral, No Justice'
Sindiran paling pedas ditujukan pada bobroknya sistem hukum di Indonesia.
Pandji menyoroti fenomena di mana keadilan seringkali baru bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Ia menilai hal ini menunjukkan lemahnya sistem hukum formal dan merosotnya kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.
"Berharap kepada siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau memaafkan koruptor, wakil presiden kita… Gibran,” pungkas Pandji dalam pertunjukannya.
__________________________
Reporter: Dinda Pramesti K
