- PDIP resmi ambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
- Partai akan dukung kebijakan pro-rakyat dan kritik yang melenceng dari konstitusi.
- Megawati sebut stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi.
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menegaskan arah politik partainya dalam peta pemerintahan nasional. Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026, ia menyatakan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan kader di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Megawati menekankan bahwa posisi ini bukanlah sikap netral atau abu-abu.
"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati dalam pidatonya.
Mendukung yang Pro-Rakyat, Mengkritik yang Melenceng
Megawati menjelaskan, peran sebagai penyeimbang bukan bertujuan untuk merusak atau bersikap negatif terhadap pemerintah. Sebaliknya, PDIP akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional.
"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya.
Namun, Presiden ke-5 RI ini juga memberikan catatan tegas. PDIP tidak akan segan mengambil posisi berseberangan jika kebijakan pemerintah dinilai melenceng dari amanat konstitusi.
Ia secara khusus menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, besarnya dukungan politik yang dimiliki pemerintah tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial, sehingga perlu pengawalan kritis.
Stabilitas Bukan Alasan Korbankan Demokrasi
Baca Juga: PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
Megawati menginstruksikan seluruh kadernya untuk menjadi penyeimbang yang dewasa. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional memang penting, namun tidak boleh dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan hak-hak rakyat.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
