Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional

Suara.com - Di tengah krisis global yang memicu lonjakan harga dan terganggunya rantai pasok pangan dunia, isu ketahanan pangan kian menempati posisi strategis bagi Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar target pembangunan, melainkan prasyarat utama menjaga kedaulatan bangsa agar tidak terus bergantung pada impor di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Isu krusial tersebut mengemuka dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2026 bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Kegiatan ini menjadi rangkaian pembuka menuju acara puncak Jakarta Food Security Summit 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20–21 Mei 2026. Forum diskusi yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Katadata ini digelar sebagai respons atas dinamika global yang kian kompleks—mulai dari krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik, hingga dampak perubahan iklim yang menekan sistem pertanian dan pangan dunia, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis di tengah volatilitas global yang semakin tinggi. “Maka dari itu, Indonesia harus mandiri secara pangan agar memiliki resiliensi dalam menghadapi krisis apa pun,” ujar Airlangga.

Ia menyampaikan, pemerintah telah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional. Produksi beras Indonesia pada tahun lalu tercatat mencapai 34,71 juta ton—salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah—dengan lonjakan produksi sebesar 3,52 juta ton. Di sisi lain, inflasi pangan berada di level 6,21 persen, namun dibarengi dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah juga memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp335 triliun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam paparannya, Airlangga turut menyoroti ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional. Fenomena El Nino dan La Nina pada 2024 tercatat berdampak signifikan dengan menurunkan produksi padi hingga sekitar 4 juta ton. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate berbasis modern farming yang dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan sekaligus energi.

Airlangga menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia mengapresiasi inisiatif Kadin dalam mendorong penerapan Inclusive Closed Loop System di sektor pertanian dan pangan.

“Inisiatif Inclusive Closed Loop System Kadin sangat baik dan dapat diterapkan di 80 ribu desa untuk mendukung program MBG,” ujarnya. Menurutnya, sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir ini berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian perdesaan sekaligus memperkuat keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Rp 210,4 Triliun untuk Anggaran Ketahanan Pangan 2026, Naik dari Rp 144,6 T

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan JFSS 2026. Forum ini merupakan gelaran keenam sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto.

“Kadin selalu ingin berpartisipasi bersama pemerintah dalam ketahanan pangan. Salah satunya melalui program MBG, di mana sekitar 1.000 dari target 30.000 SPPG atau dapur telah melibatkan partisipasi Kadin,” ujar Anindya yang akrab disapa Anin.

Ia juga menyoroti potensi penerapan closed-loop system di sektor hortikultura dan pangan lainnya, terutama jika dikembangkan melalui sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, fokus Kadin ke depan adalah memperkuat sektor pangan dan pangan olahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dengan waktu persiapan yang masih panjang, Anin menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur. Ia berharap JFSS 2026 tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret yang berdampak nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pertanian Kementerian Pertanian Sam Herodian menyampaikan bahwa Indonesia telah mencatat capaian signifikan, termasuk keberhasilan mencapai swasembada beras dan jagung lebih cepat dari target awal.

“Presiden sejak awal menargetkan swasembada pangan dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun, bahkan satu tahun. Ini menunjukkan keseriusan dan tekanan kerja yang luar biasa di sektor pertanian,” ujar Sam.

Menurutnya, percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan, mulai dari deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, penguatan pembiayaan, hingga pembentukan task force lintas kementerian dan lembaga.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut efisiensi, distribusi, harga yang adil bagi petani, serta kepastian pasar. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” katanya.

Dari sisi regulasi, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan hanya bisa terwujud jika didukung kepastian hukum yang kuat, mulai dari hulu hingga hilir. Dari petani, korporasi, hingga investor membutuhkan ekosistem hukum yang jelas dan terintegrasi,” ujarnya.

Widodo juga menyoroti peran instrumen hukum seperti jaminan fidusia dan kekayaan intelektual sebagai kolateral pembiayaan sektor pertanian. “Produk pertanian, hasil riset benih, hingga merek kolektif harus bisa diberdayakan sebagai aset ekonomi yang memiliki kepastian hukum,” katanya.

Melalui forum Road to JFSS 2026 ini, pemerintah dan pelaku usaha meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi menuju terwujudnya Indonesia Incorporated. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog strategis lintas sektor yang mampu melahirkan solusi konkret dan kolaborasi nyata bagi masa depan pangan nasional.