Cegah Ketimpangan, Legislator Golkar Desak Kemensos Perluas Lokasi Sekolah Rakyat di Seluruh Papua

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal, mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperluas akses dan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh kawasan Papua.

Hal ini dinilai mendesak guna memastikan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 126/HUK/2025 yang menetapkan 100 kabupaten/kota di 29 provinsi sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Namun, dalam keputusan tersebut, kawasan Papua hanya mendapatkan tiga lokasi yang seluruhnya berada di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi.

Robert mengingatkan bahwa sejak 2022, kawasan Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Menurutnya, penetapan lokasi yang hanya terpusat di satu provinsi berpotensi menimbulkan ketimpangan akses bagi anak-anak di lima provinsi lainnya.

“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima provinsi lain di Papua,” kata Robert kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini bertujuan menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dasar di wilayah terpencil.

Menurutnya, kondisi geografis dan sosial ekonomi di Papua memerlukan model pendidikan yang fleksibel. Ia menegaskan bahwa jangkauan program ini tidak boleh terbatas pada wilayah yang sudah memiliki akses lebih baik saja.

“Pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh Papua penting untuk memastikan tidak ada lagi anak Papua yang tertinggal secara pendidikan akibat keterbatasan akses,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menambahkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat di lima provinsi hasil pemekaran akan sangat mendukung agenda peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta penanggulangan kemiskinan ekstrem secara struktural.

“Pendidikan adalah instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Keberadaannya harus menyebar, bukan terpusat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Robert meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penetapan lokasi Sekolah Rakyat serta memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program tersebut di Papua.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian serta kolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh provinsi di Papua.

“Kami berharap pemerintah memperluas program ini dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, utamanya di seluruh Tanah Papua. Karena hanya melalui pendidikan sajalah dapat mengubah masa depan Papua,” pungkasnya.