Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen

Selasa, 13 Januari 2026 | 14:40 WIB
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/1/2026). [Suara.com/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • PDIP mulai lobi fraksi lain untuk tolak wacana Pilkada via DPRD.
  • Puan Maharani tegaskan pintu komunikasi dengan partai lain selalu terbuka.
  • Sikap ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi resmi Rakernas PDIP.

Suara.com - Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memastikan Fraksi PDIP akan menjalin komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi lain di parlemen. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rakernas PDIP yang secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD.

Puan menegaskan, PDIP tidak menutup diri dan justru mengedepankan dialog untuk merumuskan sistem demokrasi terbaik.

"Pasti, Fraksi PDIP akan selalu membuka komunikasi. Komunikasi tidak pernah tertutup," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/1/2026).

Meskipun lobi politik mulai dibangun, Puan menyatakan bahwa proses formalisasi usulan ini dalam pembahasan revisi UU Pemilu masih akan bergantung pada dinamika komunikasi antarpartai. Ia juga mengingatkan bahwa prioritas saat ini adalah pembahasan Pileg dan Pilpres.

Rekomendasi Rakernas PDIP

Sebelumnya, dalam penutupan Rakernas I PDIP pada Senin (12/1/2026), partai tersebut secara resmi menyatakan sikap politiknya untuk mempertahankan sistem Pilkada langsung. Rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, ini menilai Pilkada langsung sebagai instrumen vital untuk menjaga kedaulatan rakyat.

"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung," ujar Jamaluddin.

Selain mempertahankan sistem langsung, Rakernas PDIP juga menyoroti isu tingginya biaya politik. Sebagai solusi, PDIP mendorong adanya transformasi sistem pemungutan suara melalui teknologi dan penegakan hukum yang lebih ketat.

×
Zoomed

VIDEO TERKAIT

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI