- Kedutaan Besar Iran di Jakarta meluruskan unjuk rasa sejak Desember 2025 dipicu masalah ekonomi dan anjloknya nilai mata uang.
- Pemerintah Iran mencatat 1.850 korban tewas akibat kerusuhan yang beralih menjadi tuntutan politik meluas.
- Iran menuding intervensi asing serta menegaskan komitmen pada hak sipil dan dialog solusi ekonomi.
Suara.com - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta merilis pernyataan resmi untuk meluruskan opini publik di Indonesia, terkait gelombang unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di negerinya dalam beberapa pekan terakhir.
Siaran pers tersebut diterbitkan sebagai respons atas situasi keamanan dan ekonomi yang berkembang di Teheran sejak akhir Desember 2025.
Pemerintah Iran menjelaskan bahwa gejolak bermula dari persoalan ekonomi, khususnya anjloknya nilai tukar mata uang yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan terganggunya aktivitas bisnis.
Aksi protes awalnya digerakkan oleh kalangan pengusaha, pedagang, dan serikat pekerja di Teheran yang menyuarakan penurunan daya beli serta tuntutan stabilisasi ekonomi.
Namun, dalam perkembangannya, unjuk rasa tersebut disebut berubah menjadi kerusuhan massal.
Eskalasi situasi di lapangan dilaporkan semakin memburuk. Data terbaru yang disampaikan pemerintah Iran mencatat sedikitnya 1.850 orang tewas, termasuk dari kalangan massa dan aparat keamanan.
Protes yang semula berfokus pada tuntutan ekonomi kini dilaporkan bergeser menjadi desakan politik yang lebih luas, dengan masyarakat mempertanyakan kebijakan stabilitas pasar yang dinilai gagal.
Krisis Nilai Tukar Jadi Pemicu
Pemerintah Iran menyebut ketidakstabilan ekonomi yang dipicu fluktuasi tajam nilai tukar mata uang menjadi pemantik utama aksi protes yang mulai terjadi sejak Minggu, 28 Desember 2025.
Pada tahap awal, aksi unjuk rasa diklaim berlangsung damai dan tertib, dengan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kondisi ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Komitmen terhadap Hak Sipil
Dalam pernyataannya, pemerintah Iran menegaskan komitmennya terhadap konstitusi nasional serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Kedutaan Besar Iran menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan berekspresi dan hak berunjuk rasa secara damai.
“Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Namun, pemerintah Iran juga menekankan adanya perbedaan antara protes ekonomi yang sah dan tindakan kekerasan terorganisir.
TERPOPULER
