WALHI Sebut Negara Gagal Lindungi Rakyat dan Ruang Hidup Korban Bencana

Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dalam menangani dampak banjir di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Memasuki hari ke-47 pascabencana, kondisi warga di lapangan dilaporkan masih memprihatinkan karena kebutuhan dasar belum terpenuhi secara layak.

Aktivis Disaster WALHI Region Sumatera Riau, Abdul Hadi Lubis, menegaskan bahwa lambannya respons pemerintah justru memperparah penderitaan warga. Ia menilai langkah yang diambil negara sejauh ini tidak logis dan hanya bersifat karitatif tanpa menyentuh akar persoalan.

“Kejadian saat ini membuktikan bahwa negara gagal dalam menjalankan mandat konstitusinya untuk melindungi rakyat dan ruang hidupnya. Seharusnya negara berpihak pada kehidupan, bukan justru memproduksi kerusakan,” tegas Abdul dalam diskusi daring Kabar dari Sumatera: 47 Hari Pascabencana, Rabu (14/1/2026).

Selain persoalan penanganan darurat, kerentanan terhadap penyakit juga dirasakan warga, baik saat bencana berlangsung maupun setelahnya. Satryo Dwi Cahyo, Disaster WALHI Region Sumatera Lampung, menjelaskan bahwa lumpur yang hingga kini masih merendam rumah warga justru memicu bencana lanjutan.

Ketika mengering, lumpur berubah menjadi debu yang terbawa angin dan berpotensi menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara saat hujan turun, lumpur kembali menggenang dan memicu munculnya penyakit kulit di kalangan warga terdampak.

“Terus di musim hujan, lumpur itu menggenang jadi banyak masyarakat yang terkena penyakit kulit. Kalau musim panas dia ISPA, batuk,” ujar Satryo.

Di sisi lain, WALHI menilai banjir yang melanda wilayah terdampak tidak dapat dilepaskan dari kerusakan ekologis, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas ekstraktif. Abdul menyebut kondisi tersebut berkaitan erat dengan pemberian izin pemerintah kepada sejumlah perusahaan yang diduga berada di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS).

“Jadi dari hasil asesmen kami, bencana ini terjadi bukan karena takdir atau apa, karena ini merupakan kesalahan sistem dalam proses pengurusan alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” jelas Abdul.

Ia mencontohkan pemberian izin yang dinilai serampangan kepada sejumlah perusahaan di wilayah hulu DAS Tamiang dan DAS Jambo Aye, serta adanya aktivitas pembalakan liar oleh perseorangan.

“Aku beri contoh seperti pemberian izin yang serampangan ke beberapa PT yang diduga ada di daerah hulu wilayah DAS Tamiang dan juga DAS Jambo Aye, serta aktivitas illegal logging milik perseorangan. Negara perlu melakukan review terhadap izin-izin yang dikeluarkan di sepanjang DAS Tamiang dan Jambo Aye,” lanjutnya.

Sementara itu, Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Eknas WALHI, Melva Harahap, menilai bahwa hingga 47 hari pascabencana, pemenuhan hak dasar dan hak hidup korban masih jauh dari kata layak. Menurutnya, ketersediaan logistik yang banyak tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan air bersih.

Ia juga menyoroti ketidakpastian keberlangsungan hidup warga ke depan yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan.

Melva menegaskan negara harus mulai memandang bencana ini secara serius, termasuk dengan memulihkan ekosistem melalui peninjauan kembali perizinan.

“Rasanya negara harus mulai melihat bencana ini sebagai satu keseriusan untuk memulihkan kembali ekosistem dengan melihat perizinan-perizinan, me-review perizinan, dan kemudian mencabut perizinan, memulihkan ekosistemnya,” tegas Melva.

Selain itu, WALHI juga menyoroti ketidakadilan penggunaan alat berat di lokasi bencana. Negara dinilai seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan warga, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.

“Alat-alat berat itu seharusnya didahulukan untuk rumah-rumah warga sehingga mereka bisa tinggal kembali, tetapi yang terjadi saat ini di lapangan justru digunakan untuk membersihkan gelondongan-gelondongan kayu,” ujar Melva.

WALHI juga mengingatkan agar wacana relokasi korban bencana dilakukan secara adil tanpa menghilangkan hak politik dan ruang hidup masyarakat, khususnya warga yang bergantung pada pesisir sungai.

Relokasi tidak boleh memutus mata pencaharian warga atau mengambil alih wilayah kelola serta lahan agraris masyarakat lain karena berpotensi memicu ketidakadilan dan konflik baru.

Menjelang akhir diskusi, Abdul kembali menegaskan bahwa kondisi saat ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

“Yang seharusnya negara berpihak pada kehidupan, bukan justru memproduksi kerusakan-kerusakan berikutnya,” pungkasnya.

Satryo pun mengajak masyarakat luas untuk turut mengambil peran dalam memperjuangkan ruang hidup.

“Kami mengajak teman-teman di seluruh negeri untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan ruang hidup agar kita tetap bisa menghirup udara segar dan mengangkat suara yang ditinggalkan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Melva kembali mengingatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia mengajak publik mengawal amanat tersebut agar tidak berubah menjadi sumber bencana ekologis.

“Mahatma Gandhi itu pernah bilang bahwa bumi ini cukup untuk banyak orang, tetapi tidak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Bencana kali ini bukan bencana yang berdiri sendiri, bencana kali ini jelas bencana ekologis,” tutupnya.

Reporter: Dinda Pramesti K