Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun Pulihkan Lahan Pertanian Teremdam Banjir Sumatra

Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memaparkan laporan komprehensif mengenai dampak kerusakan sektor pertanian akibat bencana banjir di wilayah Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Amran mengungkapkan bahwa kerusakan lahan pertanian sangat masif, dengan puluhan ribu hektare lahan padi dan jagung mengalami gagal panen atau puso.

"Secara ringkas kami laporkan dampak bencana di Sumatra terhadap sektor pertanian dan upaya pemulihan akan dilakukan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan data per tanggal 13 Januari 2026, sawah yang terdampak bencana di ketiga provinsi mencapai 107,4 ribu hektare yang terdiri atas sawah rusak ringan 56,1 ribu hektare, rusak sedang 22,2 ribu hektare, dan rusak berat 29,1 ribu hektare. Dari lahan sawah yang terdampak tersebut, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare,” kata Amran.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada lahan pangan, tetapi juga menyentuh sektor perkebunan, hortikultura, hingga peternakan dengan angka kematian ternak yang mencapai ratusan ribu ekor.

“Pada lahan perkebunan, luas areal terdampak pada tanaman kopi, kakao, kelapa dalam, dan lain-lain di luar lahan sawit mencapai 29,3 ribu hektare. Lahan hortikultura yang terdampak untuk tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.800 hektare, sedangkan jumlah ternak mati dan hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan unggas mencapai lebih dari 820.000 ekor,” tambahnya.

Selain kehilangan komoditas, banjir juga menghancurkan berbagai infrastruktur penunjang pertanian, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), jalan produksi, hingga jaringan irigasi. Mentan mencatat 2.300 unit alsintan hilang dan 152 kilometer jaringan irigasi mengalami kerusakan.

Guna menangani dampak tersebut, Kementerian Pertanian menyiapkan skema pemulihan melalui dana APBN 2026 yang sudah tersedia maupun usulan anggaran tambahan.

"Kementan berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian tiga provinsi terdampak pascabencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan. Alokasi anggaran APBN Kementan 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp1,49 triliun,” kata Amran.

Namun, Amran menegaskan bahwa dana Rp1,49 triliun tersebut belum mencukupi untuk pemulihan total, terutama karena agenda swasembada pangan nasional harus tetap berjalan. Ia pun secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun kepada Komisi IV DPR RI.

"Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan sebesar Rp5,1 triliun. Perhitungan tersebut berasal dari kebutuhan pemulihan di sektor pertanian di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang perlu dilakukan secara komprehensif dan meliputi seluruh lokasi pertanian terdampak. Untuk itu, diperlukan dukungan tambahan anggaran di luar kapasitas yang ada saat ini, mengingat program-program prioritas lainnya dalam rangka mencapai dan menjaga swasembada pangan berkelanjutan harus tetap berjalan,” jelasnya.

Amran merinci, usulan Rp5,1 triliun tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi sawah (Rp3,4 triliun), kawasan perkebunan (Rp456,4 miliar), pakan ternak (Rp262,8 miliar), hingga perbaikan sarana dan prasarana lainnya.

“Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran,” pungkasnya.