- Kunjungan kerja Wapres Gibran, Papua Pegunungan, dibatalkan pada Rabu (14/1/2026) demi keselamatan rombongan VVIP.
- Pembatalan dilakukan berdasarkan rekomendasi ketat Pangdam XVII/Cendrawasih karena adanya laporan intelijen pergerakan kelompok tidak bertanggung jawab.
- Pakar menilai pembatalan adalah keputusan tepat sebab menunjukkan adanya titik belum stabil yang berpotensi mengancam keamanan kunjungan Wapres.
Suara.com - Rencana besar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyapa warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan terpaksa harus tertahan. Agenda yang semula dijadwalkan sebagai penutup rangkaian kunjungan kerja RI 2 di tanah Papua tersebut resmi dibatalkan pada Rabu (14/1/2026).
Keputusan krusial ini diambil di menit-menit terakhir demi menjamin keselamatan rombongan VVIP. Pesawat Hercules yang sudah disiapkan untuk menerbangkan Gibran dari Wamena menuju Yahukimo akhirnya dilarang tinggal landas menuju lokasi tersebut.
Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik pembatalan mendadak ini?
Rekomendasi Ketat Pangdam Cendrawasih
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden mengonfirmasi bahwa langkah ini diambil setelah menerima saran mendalam dari Pangdam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Amrin Ibrahim. Sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, Amrin memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan Wapres.
Dalam keterangannya di Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Biak, Amrin mengungkapkan bahwa keputusan pahit tersebut didasarkan pada analisis matang terhadap laporan intelijen terbaru yang masuk hingga Rabu pagi.
"Berdasarkan pertimbangan keamanan sampai dengan pagi ini, menyarankan kepada bapak wakil presiden untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” tegas Amrin Ibrahim.
Terendus Pergerakan Kelompok Tak Bertanggung Jawab
Rekomendasi tersebut bukan tanpa alasan kuat. Intelijen melaporkan adanya aktivitas mencurigakan dari kelompok tertentu di wilayah Yahukimo yang dinilai bisa mengancam keamanan Wapres. Meski tidak merinci identitas kelompok tersebut, Amrin menegaskan risiko yang ada terlalu besar untuk diabaikan.
“Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP sangat tidak memungkinkan,” kata dia.
Padahal, menurut Amrin, Gibran sangat antusias untuk menginjakkan kaki di Yahukimo. Selain ingin berdialog langsung dengan masyarakat, putra sulung Presiden ke-7 RI itu ingin meninjau langsung progres pembangunan yang tengah berjalan di sana. Namun, faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama.
Analisis Pakar: "Keputusan yang Tepat"
Menanggapi pembatalan ini, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menilai langkah pemerintah sudah sangat tepat.
Menurutnya, gejolak di Yahukimo menunjukkan bahwa masih ada titik-titik di Papua yang belum sepenuhnya stabil.
"Beberapa spot itu masih dikuasai oleh OPM," ujar Muradi.
Ia mengingatkan bahwa memaksakan kunjungan di tengah ancaman nyata hanya akan membawa risiko fatal. Jika terjadi gangguan terhadap Wapres, meskipun hanya serangan kecil bersifat hit and run, dampaknya akan sangat buruk bagi citra Indonesia di mata dunia.
"Maka posisi Indonesia tidak baik-baik saja di mata internasional nanti. Ini saya kira langkah baik pemerintah untuk kemudian membatalkan," jelas Muradi.
Terkait keinginan Gibran untuk menjadwalkan ulang kunjungan tersebut, Muradi memberikan catatan penting. Ia menekankan perlunya proses sterilisasi wilayah yang lebih masif sebelum Wapres kembali berkunjung.
"Jadi kalau saya nangkap kalau betul-betul katakanlah mas wapres maksa ke sana maka perlu ada sterilisasi yang jauh lebih intensif untuk memastikan mas wapres di sana baik-baik saja," pungkasnya.
TERPOPULER
