Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada tahun ini. Jika benar, reshuffle ke depan akan menjadi yang perdana pada tahun 2026.

Prediksi akan adanya bongkar pasang menteri terlihat dari pelaksanaan retret di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026). Pelaksanaan retret itu, diakui Prabowo sendiri, salah satunya untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama satu tahun ke belakang.

Pengamat politik Yusak Farchan menilai penyelenggaraan retret bukan sekadar formalitas, melainkan upaya Prabowo untuk membaca dinamika internal di Kabinet Merah Putih.

Menurutnya, retret merupakan cara Prabowo menguji loyalitas sekaligus memetakan kekompakan para pembantunya di kabinet.

"Jadi retret itu seperti cek ombak sebelum reshuffle. Pasca-retret, tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (15/1/2026).

Yusak mengatakan kemungkinan akan ada pergantian menteri atau wakil menteri yang berkinerja buruk. Selain itu, Prabowo juga berpotensi menambah pos baru pada jabatan wakil menteri.

"Meskipun kinerja kabinetnya sering dipuji, tapi Prabowo melihat belum optimal. Prabowo ingin skuad kabinetnya lari lebih kencang, bahkan tidak mengenal libur," kata Yusak.

Siapa yang Layak Dicopot?
Yusak menilai ada sejumlah menteri yang layak dicopot oleh Presiden Prabowo. Pasalnya, sejumlah menteri tersebut dinilai tidak dapat mengikuti ritme kerja cepat Prabowo. Selain faktor tersebut, terdapat pula sorotan publik terhadap kinerja menteri terkait.

"Kalau melihat kinerja kabinet, sejauh ini yang paling disorot publik kan Raja Juli dan Zulkifli Hasan. Keduanya dianggap punya andil terhadap terjadinya bencana di Sumatra," kata Yusak.

Khusus Menteri Kehutanan Raja Juli, Yusak menilai pencopotan layak dilakukan karena yang bersangkutan dinilai tidak memiliki komitmen kuat dalam menjaga hutan Indonesia.

"Raja Juli tampak tidak tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Kompetensinya dalam sektor kehutanan juga sering dipertanyakan publik," ujarnya.

Sementara itu, alasan melakukan reshuffle terhadap Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan adalah karena Ketua Umum PAN tersebut dinilai tidak memiliki kepemimpinan yang efektif dalam menjaga ketersediaan pangan pascabencana.

Padahal dalam kondisi darurat bencana, lanjut Yusak, Kemenko Pangan memiliki peran krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan persediaan logistik berjalan tanpa hambatan.

"Meskipun turun langsung dalam penanganan bencana, tetapi respons publik justru negatif terhadap Zulhas karena dianggap hanya pencitraan saja," kata Yusak.

Selain reshuffle, menurut Yusak, hal lain yang saat ini ditunggu-tunggu publik adalah pergantian pimpinan BUMN yang memiliki kinerja buruk.