-
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memantau langsung kementerian dan lembaga guna mempercepat penyerapan APBN 2026 atas restu Presiden Prabowo Subianto.
- Purbaya mengancam akan menghentikan penyaluran anggaran bagi kementerian atau lembaga yang masih lambat dalam melakukan belanja negara.
- Kementerian Keuangan akan mengirim tim khusus untuk mendampingi pemerintah pusat maupun daerah agar pengelolaan anggaran lebih tepat waktu dan sasaran.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal melanjutkan cawe-cawe ke Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk memantau penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2026.
Dalam acara bertajuk 'Semangat Awal Tahun 2026' yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026) kemarin, Menkeu Purbaya menyebut kalau langkah ini sudah direstui Presiden RI Prabowo Subianto agar para K/L bisa lebih cepat menyerap anggaran.
"Pak, saya ingin keliling kementerian-lembaga supaya mereka belanja. Go," kenang Purbaya saat diskusi dengan Prabowo, Rabu (14/1/2026).
Purbaya mengaku tak tahu alasan kementerian dan lembaga lambat menyerap anggaran. Ia menyebut kalau fenomena itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.
Bendahara Negara bercerita, Pemerintah sempat membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para K/L cepat membelanjakan anggaran.
Hanya saja di era Presiden Prabowo, Purbaya mengakui kalau lembaga semacam itu belum dibentuk. Namun ia tak keberatan jika tugas itu dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bahkan Purbaya juga mengancam bakal menyetop anggaran Kementerian dan Lembaga apabila masih lelet belanja.
"Kalau enggak ada yang jalankan itu ya saya jalankan dari tempat saya. Lebih berkuasa lagi. Kalau mereka enggak belanjain, gua potong saja anggarannya. Bukan dipotong, saya akan setop, saya enggak kirim saja biar mereka teriak-teriak," timpal dia.
Purbaya menegaskan kalau ini dilakukan agar mereka bisa belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak bocor. Hal yang sama juga akan diberlakukan ke Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca Juga: RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
Lebih lagi di akhir 2025 kemarin, Pemda masih memiliki dana sekitar Rp 100 triliun. Purbaya menduga kalau fenomena ini terjadi lantaran mereka belum memahami cara membelanjakan anggaran tepat waktu.
Nantinya, Purbaya bakal mengirim pegawai Kemenkeu untuk diskusi kepada K/L maupun Pemda agar bisa lebih cepat membelanjakan anggaran. Dengan demikian mesin fiskal bisa berjalan lebih baik.
"Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari Keuangan untuk diskusi lah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah. Tapi bukan daerah saja, pusat juga akan kita lakukan hal yang sama," pungkasnya.
