Bukan Sekolah Biasa! Ini Dia 6 Fakta Sekolah Rakyat Prabowo

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan babak baru dalam transformasi sumber daya manusia nasional melalui peresmian serentak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, Senin (12/1/2026). Peresmian dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Bukan sekadar institusi pendidikan formal, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen strategis negara untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem dengan memberikan “karpet merah” pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia.

Berikut enam fakta mengenai Sekolah Rakyat yang dirancang menjadi miniatur pengentasan kemiskinan di Indonesia:

1. Target Pembangunan Sekolah Rakyat
Pencapaian besar tercatat dalam agenda pembangunan SDM nasional saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara serentak 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, Senin (12/1/2026). Prosesi peresmian yang dipusatkan di Banjarmasin tersebut menandai langkah awal menuju target ambisius pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029. Dengan proyeksi setiap sekolah mampu menampung 1.000 peserta didik, pemerintah optimistis program ini akan memberikan akses pendidikan bagi 500 ribu anak.

Meskipun baru saja diresmikan secara massal, operasional Sekolah Rakyat sebenarnya telah dimulai secara bertahap sejak Juli hingga September 2025. Saat ini, 166 titik sekolah tersebut telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa sebanyak 70 lokasi. Selain itu, jangkauan program ini juga menyentuh wilayah Sumatera dengan 35 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, serta Kalimantan 13 lokasi. Sementara itu, untuk wilayah timur dan kepulauan, pemerintah telah mengaktifkan tujuh lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, tujuh lokasi di Maluku, dan enam lokasi di Tanah Papua.

2. Sasaran Utama
Pendirian Sekolah Rakyat ini secara spesifik dirancang untuk mengintervensi rantai kemiskinan pada akar rumput yang paling rentan. Target utamanya adalah masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 (miskin ekstrem) dan desil 2 (miskin). Secara kolektif, kedua kelompok ini mewakili 20 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan terendah. Dengan menyasar segmen ini, pemerintah bertujuan memberikan “karpet merah” bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk memastikan program ini benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak lagi menggunakan standar nilai atau tes masuk konvensional. Rujukan utama yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyaring keluarga di kategori kemiskinan ekstrem. Keakuratan data ini kemudian divalidasi melalui verifikasi lapangan, di mana petugas akan meninjau langsung kondisi tempat tinggal dan keadaan ekonomi calon peserta didik guna memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran.

3. Pendidikan Berkonsep Asrama dan Tanpa Biaya
Penerapan konsep boarding school atau sekolah berasrama pada Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan penuh bagi para peserta didik. Dengan sistem ini, negara mengambil alih seluruh tanggung jawab pembiayaan hidup siswa secara total, mulai dari penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah, akomodasi asrama yang layak, hingga konsumsi harian yang bergizi. Langkah ini diambil agar siswa dapat fokus sepenuhnya pada proses pembelajaran tanpa terbebani kendala ekonomi keluarga.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa efektivitas sistem boarding school tidak hanya terletak pada fasilitas fisik, tetapi juga pada ekosistem pembentukan karakter yang intensif. Melalui pola hidup teratur di asrama, para siswa ditempa untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan memiliki tanggung jawab tinggi.

4. Penggunaan Kurikulum
Sekolah Rakyat melakukan terobosan besar dalam dunia pendidikan dengan mengadopsi sistem Multi Entry Multi Exit (MEME). Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, sistem ini menawarkan fleksibilitas penuh, di mana masa belajar siswa tidak lagi dibatasi oleh kalender akademik yang kaku.

Pencapaian individu menjadi satu-satunya indikator kelulusan. Siswa yang memiliki akselerasi belajar tinggi dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat, sementara yang membutuhkan waktu lebih lama tetap didampingi hingga mencapai kompetensi. Pendekatan personal ini menjamin tidak ada anak yang tertinggal hanya karena standar waktu yang seragam.

5. Proses Hilirisasi Siswa
Sekolah Rakyat menawarkan keunggulan melalui perpaduan pembekalan pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Strategi “hilirisasi” lulusan bahkan sudah disiapkan sejak dini melalui metode DNA Talent Mapping. Dengan sistem ini, siswa diarahkan sesuai minatnya, baik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi maupun langsung terjun ke dunia kerja.

Kementerian Sosial telah menjalin kemitraan dengan Universitas Ary Ginanjar (UAG) dan ESQ Business School untuk penyediaan beasiswa. Sementara bagi siswa yang ingin bekerja, kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) guna menjamin penempatan yang tepat.

6. Miniatur Pengentasan Kemiskinan
Lebih dari sekadar akses pendidikan, Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terintegrasi hasil kolaborasi Kementerian Sosial, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Program ini menjadi jembatan bagi berbagai inisiatif unggulan Presiden, di mana orang tua siswa dilibatkan dalam pemberdayaan ekonomi (PPSE dan Koperasi Merah Putih), sementara kebutuhan dasar dipenuhi melalui program tiga juta rumah, jaminan kesehatan (PBI-JK), bantuan sosial lengkap, serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang dikenal dengan Gus Ipul, menjelaskan bahwa melalui program tersebut, rumah keluarga penerima manfaat akan dibantu perbaikannya, sementara orang tua siswa akan didaftarkan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.