- Azis Subekti menggarisbawahi kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai fase sejarah penguatan peran hakiki negara.
- Negara mengintervensi ketidakadilan struktural melalui pemutihan utang petani dan penertiban sumber daya alam.
- Upaya pemberantasan korupsi kini berfokus pada pemulihan aset untuk kepentingan pendidikan publik dan layanan haji.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, memberikan catatan mendalam mengenai lanskap politik Indonesia kontemporer.
Ia menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini bukan sekadar peristiwa elektoral biasa, melainkan sebuah fase sejarah di mana negara mulai kembali menjalankan peran hakikinya.
Azis menyoroti perubahan fundamental dalam arah kebijakan negara. Menurutnya, Indonesia kini bergerak keluar dari bayang-bayang negara yang terlalu lama ragu menggunakan kewenangannya.
"Negara tidak lagi sepenuhnya menarik diri sebagai pengatur prosedural, tetapi mulai kembali turun tangan dalam perkara-perkara dasar yang selama ini menentukan nasib rakyat kecil," ujar Azis Subekti kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).
Ia mencontohkan kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan sebagai langkah korektif terhadap ketidakadilan struktural.
Menurutnya, utang selama ini menjadi mekanisme "pembekuan" bagi rakyat kecil. Dengan menghapus piutang macet, negara tidak hanya memulihkan arus kas, tetapi juga kapasitas hidup warga.
"Negara sedang mengintervensi titik di mana ketimpangan direproduksi dari generasi ke generasi—sebuah langkah yang menandai kehadiran negara yang tidak netral terhadap ketidakadilan struktural," tulisnya.
Di sektor lingkungan dan sumber daya alam, Azis menyoroti penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal sebagai upaya memulihkan kedaulatan ruang.
Langkah negara mengambil kembali jutaan hektare kawasan hutan—seperti di Tesso Nilo—menandakan bahwa kepentingan ekonomi tidak lagi secara otomatis menang di atas hukum.
Baca Juga: Menuju Zero Kusta, WHO Ajak Indonesia Perkuat Kolaborasi
Demikian pula di sektor tambang, penutupan ribuan titik tambang ilegal dan penyitaan ratusan ton timah menunjukkan perubahan rasionalitas kekuasaan.
"Pelanggaran tidak lagi murah. Kekayaan alam dipulihkan sebagai milik publik, bukan hasil perburuan bebas," tegasnya.
Azis juga memberikan apresiasi terhadap pola pemberantasan korupsi yang disertai pemulihan aset. Ia menilai negara kini menggeser makna keadilan dengan mengalihkan dana sitaan korupsi dalam jumlah triliunan rupiah untuk kepentingan pendidikan dan perbaikan sekolah.
"Dalam perspektif akademik, ini mendekati praktik keadilan restoratif pada skala negara—langka, tetapi menentukan legitimasi jangka panjang," jelasnya.
Sisi lain yang disoroti adalah kepemilikan perkampungan haji di Makkah. Azis menyebutnya sebagai bentuk "nasionalisme administratif".
Dengan berubahnya status dari penyewa menjadi pemilik, negara dinilai berhasil mengubah relasi kuasa demi martabat layanan warganya di luar negeri.
