REGIONAL:
- Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik keras Menteri Pariwisata di Senayan pada 21 Januari 2026.
- Menteri memaparkan prestasi 2025, termasuk 154 penghargaan dan 13,98 juta kunjungan wisatawan mancanegara.
- Saleh meminta penjelasan dampak nyata dari penghargaan tersebut bagi masyarakat, bukan sekadar citra kementerian.
Suara.com - Suasana Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (21/1/2026) kemarin, sempat tegang saat Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, melontarkan kritik pedas kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.
Saleh memberikan peringatan keras terkait konsekuensi jabatan dan kewajiban konstitusional untuk mengikuti rapat kerja.
Ketegangan bermula saat Menpar memaparkan deretan prestasi kementeriannya, termasuk raihan 154 penghargaan internasional sepanjang 2025 dan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 13,98 juta.
"Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Baru-baru ini juga Bali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor," ujar Widiyanti di hadapan anggota komisi.
Hingga November 2025, tercatat kunjungan kumulatif mencapai 13,98 juta kunjungan, tumbuh 10,44 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (year-on-year).
Namun, Saleh Daulay menilai paparan tersebut hanya sekadar pencitraan di atas kertas jika tidak dibarengi dengan penjelasan dampak nyata bagi rakyat.
Saleh menegaskan bahwa rapat kerja adalah instrumen penting untuk menguji kinerja pemerintah.
Ia meminta Menpar untuk tidak menghindari pendalaman materi dan harus siap memberikan jawaban langsung, bukan hanya sekadar jawaban tertulis yang disiapkan staf.
"Bu Menteri, kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar enggak? Kan ini konsekuensi daripada tugas konstitusional," tegas Saleh dalam rapat.
Saleh mengingatkan bahwa kehadiran dan kesediaan berdiskusi dalam rapat bukanlah pilihan, melainkan mandat undang-undang yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, baik eksekutif maupun legislatif.
Saleh mencecar kegunaan 154 penghargaan yang dibanggakan Menpar, termasuk dari media internasional seperti New York Times.
Ia meminta rincian setiap penghargaan tersebut karena merasa banyak nama penghargaan yang asing dan sulit dipahami manfaatnya bagi ekonomi akar rumput
"Saya ingin ini dijelaskan satu per satu jenisnya apa saja penghargaan ini dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Kalau cuma untuk pribadinya Ibu Menteri atau untuk citra kementerian, itu bagus, tapi rakyat dapat apa?" cetus Saleh.
Saleh juga menegaskan bahwa Komisi VII telah menyepakati bahwa jawaban atas pertanyaan anggota dewan harus disampaikan secara lisan dalam rapat tersebut, bukan menyusul secara tertulis.
Ia menyatakan siap bersidang meski harus memakan waktu lama demi transparansi.
"Enggak apa-apa seminggu (rapat) juga enggak apa-apa. Kan kalau yang gini-gini memang kerja kita rapat," pungkasnya.
TERPOPULER
