- Keputusan Presiden Prabowo bergabung Dewan Perdamaian Gaza dikritik akademisi UI karena berisiko bagi kepentingan nasional dan rakyat Palestina.
- Struktur Dewan Perdamaian Gaza, digagas Donald Trump di Davos 22 Januari 2026, dianggap menyimpang dari resolusi PBB.
- Keikutsertaan Indonesia berpotensi mengganggu posisi diplomatik RI dan menimbulkan asosiasi dengan agenda politik serta negara tertentu.
Dalam struktur Dewan, dibentuk Dewan Eksekutif atau Dewan Pengarah yang diisi oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, hingga penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.
Selain itu, dibentuk pula Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang bertugas mengawasi pemulihan layanan publik dan stabilisasi kehidupan masyarakat Gaza, serta struktur keamanan internasional yang dipimpin Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Jasper Jeffers.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza ini menjadi babak baru dalam upaya internasional menangani konflik Palestina, namun sekaligus memicu perdebatan tajam terkait legitimasi, keadilan, dan dampaknya terhadap tatanan global.
