BPOM: 70 Persen Pangan Ilegal Impor di RI Berasal dari Malaysia, Banyak Masuk Jalur Tikus

Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap sebagian besar produk pangan ilegal impor yang ditemukan dalam pengawasan jelang Ramadan dan Idul Fitri berasal dari Malaysia. Produk-produk tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi atau yang kerap disebut “jalur tikus”, terutama di wilayah perbatasan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan tersebut berasal dari kegiatan intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, dari produk impor tanpa izin edar yang ditemukan, Malaysia menjadi negara asal terbesar dengan porsi mencapai lebih dari 70 persen.

“Ada empat negara asal produk TIE import paling besar, ialah Malaysia yaitu 70,4 persen. Kemudian yang kedua dari Singapura 11,3 persen. Kalau Singapura ada 820, sementara dari Malaysia ada 5.127 produk,” kata Taruna dalam konferensi pers virtual, Rabu (11/3/2026).

Selain itu, BPOM juga menemukan produk impor tanpa izin edar yang berasal dari negara lain seperti Tiongkok dan Thailand.

“Kemudian yang berikutnya dari Tiongkok atau dari China jumlahnya 757 atau 10,4 persen. Kemudian dari Thailand 163, jumlahnya 2,2 persen. Dan lainnya yaitu 414 yang tersebar di beberapa tempat,” ujarnya.

Taruna menyebut produk pangan tanpa izin edar tersebut banyak ditemukan di wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini diduga berkaitan dengan jalur distribusi ilegal yang memanfaatkan akses masuk tidak resmi dari negara tetangga.

“Produk pangan tidak memiliki izin edar disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen turut mendorong suplai produk dari jalur masuk ilegal atau jalur tikus. Kita harus sadari di negara kita, negeri kepulauan, jalur tikus sangat banyak dari luar negeri di perbatasan yang sulit diawasi sepenuhnya oleh otoritas,” kata dia.

Dalam pengawasan tersebut, BPOM juga memetakan sejumlah daerah dengan temuan produk tanpa izin edar terbesar. Di antaranya Batam, Palembang, Sanggau, Tarakan, hingga Palopo.

“Dari lima wilayah kerja UPTD BPOM dengan temuan produk tanpa izin edar terbesar, kita temukan kalau di daerah Batam 2.653 pieces atau 9,7 persen. Kemudian daerah Palembang kita temukan 10.848 pieces atau 39 persen,” ujarnya.

Selain itu, BPOM menemukan 1.654 pieces produk tanpa izin edar di Sanggau, 1.305 pieces di Tarakan, serta 2.756 pieces di Palopo.

Taruna menegaskan temuan ini menunjukkan bahwa wilayah perbatasan menjadi salah satu titik rawan masuknya produk pangan ilegal ke Indonesia.

“Jadi penyebaran ini kita lihat produk dengan tidak memenuhi izin atau tidak ada izin edar banyak ditemukan di wilayah perbatasan seperti Batam, Sanggau, dan Tarakan,” kata Taruna.

Adapun jenis pangan tanpa izin edar yang paling banyak ditemukan antara lain bumbu dan kondimen, bahan tambahan pangan, makanan ringan, olahan daging, serta olahan sereal.

BPOM mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membeli produk pangan, terutama yang berasal dari luar negeri, dengan memastikan adanya izin edar resmi agar keamanan produk tetap terjamin.