Prabowo Tidak Peduli Palestina? Kritik Analis Celios soal RI Gabung Dewan Perdamaian

Vania Rossa | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 26 Januari 2026 | 12:31 WIB
Prabowo Tidak Peduli Palestina? Kritik Analis Celios soal RI Gabung Dewan Perdamaian
Presiden Prabowo Subianto. (foto: biro pers sekretariat presiden)
  • Direktur CELIOS, Zulfikar Rakhmat, mengkritik keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Donald Trump.
  • Zulfikar menilai peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak akan signifikan dan terbatas dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
  • Keputusan bergabung dinilai menunjukkan Prabowo lebih mementingkan citra dan kekuasaan daripada isu pembebasan Palestina.

Suara.com - Direktur Desk China-Indonesia dan Desk Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengkritik bergabungnya Indonesia di Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian.

Termasuk soal alasan Indonesia ikut serta di Dewan Perdamaian dalam rangka mencapai kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.

Menurut Zulfikar, keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian tidak akan membantu terhadap upaya-upaya mewujudlan kemerdekaan bagi Palestina.

Ia memprediksi peran Indonesia di Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai tidak akan leluasa dan signifikan dalam upaya perdamaian di Palestina.

"Peran Indonesia akan terbatas," kata Zulfikar kepada Suara.com, Senin (26/1/2026).

Lebih jauh, Zulfikar menyampaikan pandangannya perihal langkah Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian. Pandangan tersebut ditulis dan dimuat sebagai opini di Middle East Monitor (MEMO).

Zulfikar mengizinkan Suara.com mengutip pandangannya terhadap bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian, sebagaimana yang ia tulis dalam Opini di MEMO.

Dalam opininya, Zulfikar menilai Prabowo tidak peduli dengan Palestina, menyusul sikapnya memilih bergabung di Dewan Perdamaian.

Menurut Zulfikar keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bukan untuk pembebasan, bukan juga untuk keadilan, serta bukan untuk mengakhiri pendudukan atau membongkar apartheid.

Zulfikar menilai kebijakan Prabowo memutuskan Indonesia gabung Dewan Perdamaian justru mengesankan Prabowo yang memedulikan kekuasaan, prestise, dan citranya sendiri di panggung dunia. Ia memandang kesan itu yang menjadi inti dari kebijakan luar negeri Prabowo.

Keputusan ikut serta di dalan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump, menurut Zulfikar adalah bukti yang mencolok.

"Ini bukanlah langkah netral atau teknis. Ini adalah penyelarasan dengan pandangan dunia yang memperlakukan nyawa Palestina sebagai sesuatu yang dapat dikorbankan dan supremasi Israel sebagai sesuatu yang tak tersentuh," kata Zulfikar.

Menurut Zulfikar Dewan Perdamaian justru dibentuk bukan untuk mencari keadilan. Ia berujar Dewan Perdamaian untuk mencari ketenangan tanpa pertanggungjawaban, perdamaian tanpa kebebasan, serta normalisasi tanpa konsekuensi.

Zulfikar menyoroti sejumlah pernyataan Prabowo yang ia nilai hanya berbicara tentang perdamaian tanpa pernah menyebut kependudukan Israel. Ia menyoroti sekaligus pernyataan Prabowo yang menekankan keamanan di Israel. menurutnya pernyataan tersebut menandakan bahwa prioritas penjajah lebih penting daripada hak-hak yang dijajah.

Usulan mengenai solusi dua negara juga tidak lepas dari sorotan. Menurutnya pernyataan terkait solusi dua negara merupakan cara untuk menunjukkan keprihatinan tanpa menuntut tindakan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Baru Tiba dari Luar Negeri, Prabowo Langsung Kumpulkan Menteri di Hambalang

Baru Tiba dari Luar Negeri, Prabowo Langsung Kumpulkan Menteri di Hambalang

News | Minggu, 25 Januari 2026 | 23:34 WIB

Seskab Ungkap Percakapan Prabowo dan Zidane di Swiss, Bahas Rencana Besar?

Seskab Ungkap Percakapan Prabowo dan Zidane di Swiss, Bahas Rencana Besar?

News | Minggu, 25 Januari 2026 | 22:05 WIB

Langsung Ditelepon Prabowo, Menteri Trenggono Ungkap Kondisinya Usai Pingsan Saat Upacara

Langsung Ditelepon Prabowo, Menteri Trenggono Ungkap Kondisinya Usai Pingsan Saat Upacara

News | Minggu, 25 Januari 2026 | 19:50 WIB

Terkini

Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat

Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat

News | Senin, 27 April 2026 | 14:04 WIB

Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing

Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing

News | Senin, 27 April 2026 | 14:03 WIB

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

News | Senin, 27 April 2026 | 13:56 WIB

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

News | Senin, 27 April 2026 | 13:54 WIB

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:48 WIB

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:44 WIB

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

News | Senin, 27 April 2026 | 13:41 WIB

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Senin, 27 April 2026 | 13:40 WIB

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

News | Senin, 27 April 2026 | 13:37 WIB

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

News | Senin, 27 April 2026 | 13:29 WIB