Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme

Erick Tanjung, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 26 Januari 2026 | 19:39 WIB
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). [Suara.com/Bagaskara]
  • Ketua Banggar bela pencalonan Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur BI.
  • Publik diminta nilai kemampuannya, bukan statusnya sebagai keponakan Presiden.
  • Independensi BI dijamin UU, pencalonan ini dinilai bukan bentuk nepotisme.

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, membela pencalonan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia meminta publik untuk menilai sosok Thomas secara proporsional berdasarkan kapasitas profesionalnya, bukan sekadar status kekeluargaannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Said, Thomas memiliki reputasi dan kredibilitas yang kuat di bidang moneter.

"Melihat latar belakangnya, dia memang expert-nya lebih di moneter daripada di fiskal," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Status Keponakan Presiden Hanya Kebetulan?

Mengenai sensitivitas publik terkait status Thomas sebagai keponakan Presiden, Said menyebut hal itu sebagai sebuah kebetulan. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak bisa memilih akan lahir di keluarga mana.

"Kebetulan saja jadi keponakan. Dia kan tidak bisa memilih jadi keponakan atau tidak. Saya melihat pemilihan kali ini pada sosok kemampuan Thomas," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menepis kekhawatiran publik mengenai tergerusnya independensi Bank Indonesia. Menurutnya, independensi BI sudah dipagari secara ketat oleh UU Bank Indonesia dan UU P2SK. Selain itu, pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial.

"Seharusnya publik tidak perlu khawatir. Toh kepemimpinan di sana kolektif kolegial. Dan itu jabatannya Deputi, bukan Gubernur BI," imbuhnya.

Saat disinggung mengenai tudingan adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Said dengan tegas membantahnya. Baginya, yang terpenting adalah kepercayaan (trust) dan integritas.

"Ini bukan soal KKN, ini soal trust. Yang penting kita punya trust, kemudian terukur, integritasnya terjaga, maka saya pikir itu KKN-nya sudah bisa dilewati," katanya.

Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa Thomas akan sangat mumpuni jika terpilih.

"Akan sangat mumpuni Tommy di sana. Percaya deh," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra

Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra

News | Senin, 26 Januari 2026 | 19:15 WIB

Resmi! Komisi XI DPR RI Sepakati Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Resmi! Komisi XI DPR RI Sepakati Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

News | Senin, 26 Januari 2026 | 18:47 WIB

Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Bisnis | Senin, 26 Januari 2026 | 18:23 WIB

Terkini

WALHI: PETI di Sumbar Sudah Hancurkan Lebih dari 10 Ribu Hektare Hutan dan Lahan

WALHI: PETI di Sumbar Sudah Hancurkan Lebih dari 10 Ribu Hektare Hutan dan Lahan

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 15:02 WIB

Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!

Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:52 WIB

Gedung DPR RI 'Dibentengi' Beton Meski Titik Utama Demo Mahasiswa di Bundaran HI

Gedung DPR RI 'Dibentengi' Beton Meski Titik Utama Demo Mahasiswa di Bundaran HI

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:46 WIB

'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa

'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:45 WIB

DPRD DKI Jakarta Sahkan Perda P4GN

DPRD DKI Jakarta Sahkan Perda P4GN

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:43 WIB

Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tahu! Ada Pengalihan dari Gambir  ke Jatinegara Imbas Demo di Jakarta

Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tahu! Ada Pengalihan dari Gambir ke Jatinegara Imbas Demo di Jakarta

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:24 WIB

Baru Sebulan Pascabencana Mematikan, Izin Tambang Andesit Terbit di Kawasan Hulu Sumbar

Baru Sebulan Pascabencana Mematikan, Izin Tambang Andesit Terbit di Kawasan Hulu Sumbar

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:21 WIB

Siksa Bocah di Taman Kramat Pulo hingga Tersengat Listrik, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Siksa Bocah di Taman Kramat Pulo hingga Tersengat Listrik, 2 Remaja Ditangkap Polisi

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:16 WIB

Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus

Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:08 WIB

Kemenag Gelar Nikah Massal Gratis, Peserta Terpilih Berkesempatan Dapat Modal Usaha

Kemenag Gelar Nikah Massal Gratis, Peserta Terpilih Berkesempatan Dapat Modal Usaha

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 14:07 WIB