- Menteri Sosial Gus Ipul mengumumkan Indonesia memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berdasarkan Inpres Nomor 4.
- DTSEN dikelola oleh BPS sebagai acuan tunggal semua kementerian untuk program sosial, mengurangi data sektoral.
- Data akan dimutakhirkan triwulan sekali, Kementerian Sosial melaporkan ke BPS untuk pedoman penyaluran bantuan sosial.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Indonesia kini telah memasuki babak baru dalam pengelolaan data kemiskinan.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan tunggal dalam penyelenggaraan program-program sosial.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menyebut kebijakan ini sebagai sejarah baru dalam tata kelola data di Indonesia.
"Dengan Inpres Nomor 4 itu, kita sekarang menggunakan DTSEN sebagai acuan penyelenggaraan program-program di lingkungan Kementerian Sosial. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal. Data yang dikelola oleh BPS dan dijadikan pedoman oleh seluruh kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Jadi sudah tidak ada lagi lembaga atau kementerian yang memiliki data sendiri-sendiri, tapi sekarang semua yang mengelola itu adalah BPS," kata Gus Ipul.
Meski pengelolaan data secara terpusat berada di Badan Pusat Statistik (BPS), Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial tetap memegang peran krusial dalam proses pemutakhiran data di lapangan agar tetap akurat dan mendekati kondisi riil masyarakat.
Namun, ia menyadari bahwa tingkat akurasi data hingga 100 persen merupakan hal yang sulit dicapai karena kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis.
"Untuk 100% akurat rasa-rasanya tidak mungkin. Karena apa? Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, dan setiap hari ada yang turun kelas. Jadi ada beberapa kasus di mana keluarga itu yang sebelumnya miskin tiba-tiba dia naik kelas karena mungkin ada tambahan-tambahan atau dari rezeki dari anaknya, dari koleganya yang kemudian dia bisa naik kelas dalam beberapa bulan," jelasnya.
Gus Ipul memaparkan bahwa mekanisme pemutakhiran data ini akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Kementerian Sosial bertugas menyetorkan hasil pemutakhiran kepada BPS, dan selanjutnya BPS akan mengembalikan data balikan sebagai pedoman penyaluran bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Tito Karnavian Resmikan Huntara Agam, Dorong Percepatan Bantuan dan Validasi Data Korban Bencana
"Data itulah yang kemudian kita jadikan sebagai pedoman untuk menyalurkan Bansos. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sekarang tidak mungkin lagi atau bisa jadi penerima manfaat itu berubah-ubah. Di triwulan pertama dapat, triwulan kedua tidak dapat, ketiga mungkin dapat, tergantung pada kondisi sosial ekonomi masing-masing KPM," ungkapnya.
Dengan adanya DTSEN, Gus Ipul berharap integrasi berbagai program pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan penyaluran subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus menghapus ego sektoral antar-lembaga.
"Ini yang baru, Bapak Ibu sekalian, nah dengan data satu tunggal ini kita harapkan maka intervensi pemerintah menjadi terintegrasi dan mengurangi ego sektoral karena datanya sudah sama. Diharapkan Bansos, subsidi sosial, dan lain sebagainya nanti bisa mencapai pada mereka yang telah benar-benar memenuhi kriteria. Bansos tepat sasaran atau Sekolah Rakyat berbasis pada DTSEN," pungkasnya.
