Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung Ditawari Sewa Rusun Milik Pemprov DKI

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta menawarkan akses hunian berupa rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak pembebasan lahan dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Langkah ini diambil sebagai solusi tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya di wilayah Cawang, yang harus merelakan lahannya demi kepentingan penanggulangan banjir ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa warga dipersilakan memanfaatkan fasilitas rusun yang telah dibangun oleh pemerintah daerah.

"Jadi ini ganti rugi, tetapi saya tadi juga diskusi dengan Bu Kadis SDA dan Bapak Walikota dan juga Kakanwil BPN, kalau memang masyarakat mau memanfaatkan rumah susun yang dimiliki oleh atau dibangun oleh Pemda DKI Jakarta, kami persilakan," ujar Pramono di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Namun, Pramono menegaskan bahwa penggunaan rusun tersebut bukan bersifat cuma-cuma, melainkan melalui mekanisme sewa sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan dipindahkan, tapi memang mereka harus membayar atau menyewa untuk itu," tegasnya.

Terkait pelaksanaan di lapangan, Pramono memastikan proses pembebasan lahan sejauh ini berjalan kondusif tanpa ada gangguan yang berarti.

"Alhamdulillah, sampai hari ini kami tidak menemukan sesuatu yang mengganggu di lapangan. Karena memang yang paling penting, saya sudah wanti-wanti harus dilakukan oleh kami sendiri. Kalau yang seperti ini, kan yang mau jadi middleman-nya kan banyak banget. Tapi ini semuanya kami lakukan sendiri, dan secara khusus saya terima kasih kepada BPN yang koordinasinya baik sekali," jelasnya.

Proyek normalisasi ini sendiri dinilai sangat krusial, mengingat aliran Kali Ciliwung menjadi faktor penentu dalam mengendalikan luapan air di lima wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengungkapkan bahwa pengendalian sungai ini mampu menyelesaikan hampir separuh persoalan banjir di daerah aliran sungai tersebut.

"Jadi Ciliwung ini merupakan salah satu aliran dari 13 aliran sungai. Kalau Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian Katulampa dalam kondisi siaga, maka Ciliwung akan menjadi faktor penentu utama untuk mengatur lima wilayah lainnya. Jadi kalau kami bisa mengendalikan Ciliwung, maka kami bisa menyelesaikan persoalan DAS Ciliwung sebesar 40 persen," urai Ika.

Khusus di wilayah Cawang, total kebutuhan lahan yang harus dibebaskan mencapai 411 bidang dengan panjang menyentuh angka 2.401 meter.

Pemprov DKI Jakarta secara bertahap terus mengejar target tersebut, di mana pada tahun 2025 tercatat sudah ada 20 bidang lahan yang berhasil dirampungkan.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta memasang target untuk membebaskan 133 bidang lahan tambahan pada tahun ini.

Program normalisasi Kali Ciliwung diharapkan menjadi jawaban jangka menengah untuk meminimalisir dampak buruk banjir yang kerap menghantui warga Jakarta setiap musim penghujan tiba.