- BGN mendorong keterbukaan publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Kepala BGN menyatakan apresiasi terhadap semua evaluasi, kritik, dan unggahan publik mengenai kekurangan menu MBG.
- Wakil BGN mempersilakan publik mengunggah menu MBG ke media sosial, termasuk jika ditemukan masalah kualitas menu.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keterbukaan publik dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk terhadap menu yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, lembaganya merupakan institusi yang terbuka dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
“BGN ini institusi yang terbuka. Bahkan kita sudah mendapatkan nilai keterbukaan yang cukup tinggi,” kata Dadan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Ia menegaskan, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kualitas menu makan bergizi yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Semua orang berhak mengawasi seluruh menu yang dihasilkan SPPG,” ujarnya.
Menurut Dadan, BGN tidak mempersoalkan adanya evaluasi, kritik, maupun unggahan publik di media sosial terkait menu MBG. Sebaliknya, setiap bentuk pengawasan justru diapresiasi oleh lembaganya.
“Dan siapa saja yang mengevaluasi akan diapresiasi oleh BGN,” katanya.
Dadan menilai, konten viral yang menyoroti kekurangan atau kualitas menu MBG yang buruk dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pelaksana di lapangan.
“Jadi kalau ada yang viral-viral, yang jelek-jelek, BGN senang, karena itu teguran untuk SPPG,” tegasnya.
Baca Juga: BGN Persilakan Publik Unggah Menu MBG ke Medsos, Kritik Justru Dibutuhkan untuk Pengawasan
Ia menambahkan, kritik publik menjadi bagian dari mekanisme kontrol agar kualitas program MBG tetap terjaga sesuai tujuan pemenuhan gizi masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mempersilakan warga masyarakat untuk mengunggah gambar ataupun video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi anak-anak mereka ke media sosial.
Tak hanya menu yang bagus, menu yang bermasalah atau menu yang nilainya tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10 ribu per porsi pun dibolehkan untuk diunggah ke media sosial.
“Saya tidak pernah melarang orangtua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, di Kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1) kemarin.
Pernyataan itu sekaligus menanggapi kejadian di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang menghentikan pemberian MBG kepada siswa yang orangtuanya mengkritik program tersebut. Nanik menyayangkan sikap salah seorang Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang viral beberapa hari lalu.
