- Lucius Karus (Formappi) mengkritik uji kelayakan DPR sebagai formalitas yang ditentukan lobi politik di balik layar.
- Kritik menyoroti penetapan Adies Kadir (MK) dan Thomas Djiwandono (BI) di Jakarta, Januari 2026.
- Formappi mendesak reformasi DPR total karena proses seleksi dinilai mengabaikan substansi dan keterbukaan publik.
Keresahan ini, menurut Lucius, semakin menguat karena pasca peristiwa besar pada Agustus 2025, perilaku DPR dinilai tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, suasana di Senayan justru dianggap kian memburuk dengan kebijakan-kebijakan yang mengabaikan suara publik.
Kondisi tersebut membuat Formappi mendesak adanya reformasi total di tubuh DPR RI, baik secara institusional, kultural, maupun administratif.
“Kunci untuk membatasi ruang pengaruh politik dalam proses fit and proper test adalah memastikan keterbukaan proses dan kepatuhan pada tata tertib (Tatib) DPR,” pungkasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan pengamat lain, yakni Ray Rangkuti (LIMA Indonesia), Jeirry Sumampow (TEPI Indonesia), dan Arif Susanto (Exposit Strategic).
Reporter: Dinda Pramesti K
