- Petani Indramayu menghadapi tantangan 2025 meliputi konflik sosial, ekspansi tebu, dan kesulitan akses pupuk bersubsidi.
- Anggota SPI Indramayu sering dikeluarkan dari RDKK, memaksa mereka membeli pupuk di pasar gelap dengan harga tinggi.
- Rencana penanaman tebu 10.000 hektare oleh PT SGN memicu SPI meminta pemerintah menjaga zona pangan padi.
Suara.com - Di balik statusnya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, petani di Indramayu masih menghadapi berbagai tantangan berat.
Serikat Petani Indonesia (SPI) Indramayu mencatat, sepanjang tahun 2025 kesejahteraan petani dibayangi konflik sosial, ancaman ekspansi tebu, hingga sulitnya akses pupuk bersubsidi yang memaksa petani beralih ke pasar gelap (black market).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPI Indramayu, Toyib Abdullah, dalam catatan akhir tahunnya mengungkapkan bahwa salah satu masalah paling krusial adalah diskriminasi akses pupuk.
Anggota SPI kerap dihilangkan dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga tidak mendapatkan akses ke penyuluh pertanian lapangan (PPL) maupun kios resmi.
“Kalau mendaftarkan sesuatu apa pun yang kita minta ke pemerintah melalui desa itu nggak pernah direspons. Untuk pupuk, sedikit banyak kami terpaksa memakai black market dengan harga di atas HET pemerintah,” ujar Toyib dalam konferensi pers, Kamis (29/1/2026).
Ketimpangan akses lahan di kawasan hutan juga memicu ketegangan di tingkat akar rumput. Toyib menceritakan adanya kecemburuan sosial dari warga sekitar yang merasa iri terhadap petani SPI yang mengelola lahan hutan.
Konflik tersebut bahkan sempat memuncak dalam aksi penggerudukan Sekretariat DPC SPI Indramayu oleh massa beberapa bulan lalu.
“Masyarakat sekitar desa secara emosional iri dan ingin mendapatkan hak atas tanah di kawasan hutan. Bahkan beberapa bulan kemarin sempat terjadi konflik, teman-teman juga tahu soal penggerudukan sekretariat DPC Kabupaten Indramayu,” jelasnya.
Isu agraria di Indramayu turut memanas seiring rencana penanaman tebu seluas 10.000 hektare oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di wilayah Terisi, Gantar, dan Cikaung. SPI Indramayu dengan tegas meminta pemerintah menjaga zona pangan.
Baca Juga: SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'
“Silakan kalau memang mau menanam tebu, silakan. Yang mau menanam padi juga silakan. Dengan catatan, yang sudah tebu jangan dialihfungsikan ke padi, dan yang padi jangan dialihfungsikan ke tebu,” tegas Toyib.
Dari sisi ekonomi, Toyib mengakui harga gabah dalam satu-dua tahun terakhir cukup menggembirakan bagi petani, bahkan sempat menyentuh Rp900.000 per kuintal. Indikator kesejahteraan ini, menurutnya, terlihat dari daya tukar gabah terhadap pupuk.
“Kalau tiga sampai empat tahun lalu, satu kuintal gabah cuma bisa dapat satu kuintal pupuk. Tapi satu-dua tahun terakhir, satu kuintal gabah bisa beli dua sampai tiga kuintal pupuk. Itu menurut saya menunjukkan petani lebih sejahtera,” tambahnya.
SPI juga mendorong peran koperasi petani. Koperasi ini berfungsi sebagai penyedia modal awal tanam sekaligus penyerap hasil panen.
Toyib mengklaim KPPI mampu membeli gabah petani seharga Rp8.100 per kilogram, lebih tinggi dari harga tengkulak, untuk kemudian dikirim ke jaringan koperasi di Jakarta.
Selain itu, menghadapi kendala lahan tadah hujan, petani SPI mulai beralih menggunakan teknologi pompa listrik yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya dibanding bahan bakar minyak. Namun, tantangannya adalah akses listrik yang belum merata ke seluruh lahan anggota.
Reporter: Tsabita Aulia
