REGIONAL:
- Mantan Menteri Agama, Gus Yaqut, hadir di KPK pada Jumat (30/1/2026) sebagai tersangka dugaan korupsi haji 2023-2024.
- KPK menetapkan Gus Yaqut dan mantan staf khususnya sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan.
- Penyimpangan terjadi karena kuota tambahan 20.000 dibagi 50:50, melanggar aturan 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.
Suara.com - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini.
Gus Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.
Ia datang sekitar pukul 13.15 WIB dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan kopiah hitam. Gus Yaqut juga terlihat didampingi oleh kuasa hukumnya.
“Saya dipanggil kembali untuk memberikan kesaksian atas saudara Ishfah (alias Gus Alex),” kata Gus Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Pada kesempatan itu, Gus Yaqut enggan memberikan komentar terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara ini. Ia mengaku hanya membawa sebuah buku catatan untuk pemeriksaan kali ini.
“Saya bawa booknote saja buat mencatat, nggak ada catatan,” tandas Gus Yaqut.
Ia kemudian memasuki lobi gedung dan duduk di kursi tunggu. Tak lama berselang, Gus Yaqut langsung naik ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta tambahan kuota haji kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Indonesia diberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.
“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).
Ia menjelaskan alasan pengaturan tersebut karena mayoritas jemaah haji mendaftar menggunakan kuota reguler, sementara kuota khusus memiliki biaya lebih besar dibandingkan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.
Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya adalah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan demikian, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
TERPOPULER
